Sri Mulyani, Airlangga, hingga Wamenkeu Thomas Berangkat ke AS untuk Negosiasi Tarif Trump
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi babak penting dalam dinamika hubungan dagang internasional. Sejumlah pejabat tinggi negara akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) mulai besok, 16–24 April 2025, untuk melakukan negosiasi langsung terkait kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan AS terhadap produk asal Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Trump Tariff.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa delegasi Indonesia akan melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS, antara lain perwakilan dari USTR (United States Trade Representative), Sekretaris Perdagangan, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Treasury.
“Dan terkait dengan itu pada tanggal 16 sampai 23 nanti beberapa Menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir di sini Ketua OJK. Sehingga kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Komers, dengan Menteri Sekretaris State dan juga Sekretari Treasury,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, pada Senin (14/4/2025).
Selain Airlangga, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menkeu Thomas Djiwandono juga masuk dalam daftar delegasi. Sri Mulyani sendiri juga dijadwalkan menghadiri Spring Meeting IMF, World Bank di Washington DC.
Menteri Luar Negeri Sugiono disebut telah lebih dulu berangkat ke AS pada hari ini, dan besok akan disusul oleh Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu. Airlangga menekankan bahwa kehadiran para pejabat ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam merespons langsung kebijakan tarif AS yang memberatkan Indonesia.
Saat ini, produk asal Indonesia dikenakan tarif hingga 32 persen oleh AS, dan situasi perdagangan dengan AS tengah berada dalam masa evaluasi selama 90 hari. Dalam konteks ini, Indonesia disebut sebagai salah satu negara pertama yang diundang ke Washington untuk melakukan dialog langsung.
“Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan bahwa tiga kementerian utama telah ditugaskan langsung oleh Prabowo untuk menjalankan proses negosiasi. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dokumen non-paper secara komprehensif sebagai dasar diskusi dengan pemerintah AS.
“Baik itu yang berkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tariff barrier. Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan. Jadi trade investment dan juga di sektor keuangan,” lanjutnya.
Pemerintah juga telah menyusun strategi teknis untuk menyampaikan rencana kompensasi terhadap defisit neraca perdagangan dengan AS yang saat ini mencapai 18–19 miliar dolar AS. Selain mengundang investor Amerika ke Indonesia, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi perusahaan Indonesia yang akan menanamkan modalnya di AS.
“Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti,” pungkasnya.
Comments