Optimisme Indonesia di Tengah Perang Tarif Global, Wamenkeu Thomas: Pendapatan Negara Capai Rp516,1 T
Pajak.com, Jakarta – Di tengah tantangan akibat perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Indonesia tetap optimis ditunjukkan dengan kinerja fiskal yang cukup baik. Hingga 31 Maret 2025, pendapatan negara telah mencapai sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya sebesar Rp348,1 triliun. Sementara, defisit anggaran 0,43 persen dari PDB, menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati hati.
“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujar Thomas dalam acara HSBC Summit 2025, dikutip Pajak.com pada (22/4).
Lebih lanjut, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Kemudian, pada kuartal IV-2024, PDB tumbuh 5,02 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif. Inflasi juga terkendali di level 1,03 persen (yoy) pada Maret 2025. Kemudian, surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03 persen pada tahun 2024,” kata Thomas.
Ia memastikan, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Salah satu upaya adalah APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa.
“Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” jelas Thomas.
Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Thomas.
Comments