Pengacara Penghindaran Pajak Inggris Lolos dari Denda Rp 291 M
Pajak.com, London – Pengadilan Pajak Inggris baru-baru ini menerbitkan keputusan yang menolak upaya otoritas pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC) untuk memberlakukan denda sebesar 14 juta poundsterling atau sekitar Rp 291,03 miliar terhadap Paul Baxendale-Walker, seorang mantan pengacara dan konsultan pajak ternama. HMRC memperkirakan skema penghindaran pajak yang dirancang oleh Baxendale-Walker telah menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 20,78 triliun bagi kas negara.
Namun, Baxendale-Walker membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa denda itu fiksi yang diciptakan oleh HMRC. Putusan pengadilan ini memunculkan pertanyaan mengenai penanganan HMRC terhadap promotor skema penghindaran pajak, di tengah isu perpajakan yang menjadi sorotan dalam pemilihan umum mendatang.
Bahkan, mantan Presiden Chartered Institute of Taxation, Ray McCann, menyatakan bahwa keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana HMRC menangani para promotor skema penghindaran pajak, terutama menjelang pemilihan umum.
Ray McCann, mantan presiden Chartered Institute of Taxation dan penyelidik senior HMRC selama lebih dari 30 tahun, menyatakan bahwa ada masalah dalam pengawasan dan koordinasi di dalam HMRC. Ia merasa bingung mengapa HMRC melakukan tindakan yang tampaknya tidak terkoordinasi dengan baik.
“Ada kekurangan komando di medan perang dalam HMRC. Saya benar-benar bingung mengapa [HMRC] melakukan apa yang mereka lakukan [… tampaknya] ada kekurangan komando di dalam HMRC,” kata McCann, dikutip dari The Bureau of Investigative Journalism, Sabtu (22/06).
Baxendale-Walker, yang kini berusia 60 tahun, dikenal sebagai perancang beberapa skema penghindaran pajak yang kemudian dinyatakan tidak sah pada tahun 1990-an dan 2000-an. Dokumen pengadilan di Amerika Serikat mengutip perkiraan HMRC bahwa skemanya telah menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar poundsterling bagi otoritas pajak.
Meskipun HMRC berusaha memberlakukan denda berdasarkan informasi yang diperoleh di pengadilan pada tahun 2022, Hakim Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan bahwa denda senilai 14 juta poundsterling tersebut tetap tidak sah karena HMRC melakukan kesalahan terkait batas waktu pemberlakuan denda.
Menurut HMRC, skema yang dirancang Walker telah mengakibatkan kerugian miliaran poundsterling bagi negara Inggris dan menyebabkan penderitaan bagi puluhan ribu orang. Pada tahun 1990-an, Baxendale-Walker muncul sebagai konsultan pajak terkemuka dan bersama-sama menulis buku teks tentang trust remunerasi—skema yang digunakan untuk menghindari pajak melalui trust dan pinjaman. Ide dasarnya adalah agar pengusaha tidak membayar karyawan dengan gaji yang kena pajak, melainkan membayar ke trust yang kemudian memberikan pinjaman kepada karyawan.
Meskipun skema ini akhirnya dinyatakan tidak sah, bangkrut, dan terbukti melakukan pemalsuan, HMRC telah berusaha mengejar Baxendale-Walker selama bertahun-tahun. Tahun lalu, HMRC memberlakukan denda sebesar 14 juta poundsterling padanya.
Namun, HMRC membuat serangkaian kesalahan, termasuk melewatkan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya, Baxendale-Walker berhasil menghindari denda tersebut.
Di sisi lain, Baxendale-Walker menyatakan bahwa nasihat pajak yang ia berikan melalui kemitraan selalu mematuhi kewajiban membayar pajak secara penuh. Dengan kata lain, kemitraan tersebut tidak menghindari membayar pajak dan selalu mematuhi peraturan perpajakan.
Selain itu, ia juga mengaku telah pensiun sejak satu dekade silam. Untuk itu mengapa ia menyebut kalau denda sebesar 14 juta poundsterling dari HMRC didasarkan pada kewajiban pajak fiktif dan tidak memiliki dasar yang kuat atau acak.
Sementara itu, HMRC tidak berkomentar tentang individu atau bisnis yang dapat diidentifikasi. Yang pasti, kegagalan HMRC dalam mengenakan denda pada Baxendale-Walker tampaknya menjadi bagian dari pola kegagalan otoritas pajak Inggris dalam menggunakan kekuatan tambahan yang diberikan kepadanya selama beberapa tahun terakhir.
Comments