Kurs Pajak
26 November 2014 - 02 Desember 2014
Rp
Negara
12.158,00
Amerika S.(USD)
10.484,37
Australia (AUD)
9.337,76
Brunei Darussalam (BND)
11,64
Burma (BUK)
10.768,30
Canada (CAD)
1.982,87
China (CNY)
2.037,33
Denmark (DKK)
15.160,27
EURO (EUR)
1.567,36
Hongkong (HKD)
196,38
India (INR)
19.066,87
Inggris (GBP)
102,9643
Jepang (JPY)
10,93
Korea (KRW)
41.707,81
Kuwait (KWD)
3.621,66
Malaysia (MYR)
1.790,88
Norwegia (NOK)
119,59
Pakistan (PKR)
269,98
Philipina (PHP)
3.240,21
Saudi A. (SAR)
9.556,53
Selandia B.(NZD)
9.335,61
Singapura (SGD)
92,75
Sri Lanka (LKR)
1.636,65
Swedia (SEK)
12.612,25
Swiss (CHF)
370,50
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.011/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pegusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan...
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.03/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta...
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111/PMK.03/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Konsultan Pajak
+Baca Selengkapnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
+Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Ekonomi Bahas Negatifnya Kinerja Pajak
Ditulis oleh Okezone.com   
Thursday, 20 November 2014

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri kabinet kerja untuk pengarahan kepada Jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen Pajak dan Cukai di Istana Negara. Pasalnya, kedua lembaga ini menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Baca selengkapnya...
 
Setoran Pajak 2015 Bisa Naik Rp 1.200 Triliun, Jokowi Ingin Separuhnya Saja
Ditulis oleh DetikFinance   
Thursday, 20 November 2014

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh jajaran instansi pajak dan bea cukai. Dalam arahannya, Jokowi meminta penerimaan negara dari pajak 2015 naik Rp 600 triliun dibandingkan 2014.

Baca selengkapnya...
 
Starbucks Diduga Selewengkan Pajak
Ditulis oleh Republika.co.id   
Monday, 17 November 2014

REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM - Starbucks diduga terlibat dalam kasus penghindaran pajak dengan pemerintah Belanda. Kasus ini diduga terkait dengan perkebunan kopinya yang berada di Amsterdam.

Baca selengkapnya...
 
Kejar Setoran Pajak, Menkeu Bambang Minta Tolong Gubernur dan Bupati
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta -Pemerintah menggelar rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyempatkan diri untuk mengingatkan pemda soal pajak.

Baca selengkapnya...
 
Pakde Karwo Usul PPh Jangan Disetor ke Pemerintah Pusat
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 04 November 2014

Jakarta -Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan perubahan manajemen pajak di Indonesia. Khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 15 dari 117

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru