Kurs Pajak
23 Juli 2014 - 05 Agustus 2014
Rp
Negara
11.666,00
Amerika S.(USD)
10.934,03
Australia (AUD)
9.390,00
Brunei Darussalam (BND)
12,01
Burma (BUK)
10.854,18
Canada (CAD)
1.879,60
China (CNY)
2.117,40
Denmark (DKK)
15.788,38
EURO (EUR)
1.505,04
Hongkong (HKD)
193,83
India (INR)
19.960,32
Inggris (GBP)
115,0029
Jepang (JPY)
11,33
Korea (KRW)
41.289,45
Kuwait (KWD)
3.665,03
Malaysia (MYR)
1.882,04
Norwegia (NOK)
118,13
Pakistan (PKR)
267,87
Philipina (PHP)
3.110,33
Saudi A. (SAR)
10.156,19
Selandia B.(NZD)
9.387,89
Singapura (SGD)
89,58
Sri Lanka (LKR)
1.707,64
Swedia (SEK)
12.995,99
Swiss (CHF)
362,96
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Meningkatkan Pembayar Pajak
Ditulis oleh koran-jakarta.com   
Friday, 02 December 2011

Mengejar setoran pajak dari 40 orang terkaya versi majalah Forbes yang diumumkan baru-baru ini tampaknya menjadi berita cukup menghebohkan. Mengapa? Karena berita orang kaya selalu dikaitkan dengan pertanyaan apakah mereka telah benar memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Padahal, persoalan pajak adalah persoalan seluruh masyarakat. Bukan hanya persoalan 40 orang kaya yang diberitakan oleh Forbes. Kalau begitu, mengapa berita tersebut jadi heboh? Bahkan ada sebagian pihak menginginkan Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, segera membuat pengumuman mengenai pembayar pajak terbesar.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi, menegaskan tidak akan mengumumkan pembayar pajak terbesar karena akan melanggar undang-undang.

Dengan demikian, terdapat dua pandangan dalam melihat persoalan pajak terkait dengan kewajiban pajak dari orang-orang kaya. Tulisan ini mencoba menganalisis apakah diperlukan mengumumkan pembayar pajak terbesar.

Sebab jika itu dilakukan, tentu diperlukan juga pola yang sama untuk mereka yang melakukan pembayaran pajak terkecil. Ukuran terbesar atau terkecil menjadi perlu didiskusikan jika ingin melihat sisi kesamaan (equality) dalam hukum.

Sistem Pembayaran
Sejak dilakukan reformasi undangundang perpajakan pada 1983, sistem pembayaran pajak disepakati memakai sistem self-assessment. Artinya, setiap orang diberikan kepercayaan penuh melaksanakan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri sesuai data yang dimilikinya.

Dengan sistem itu, maka berapa pun besarnya pajak yang telah dibayar harus dianggap benar sepanjang tidak ada data lain yang dimiliki pemerintah melakukan pengecekan lebih lanjut. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan atau pemeriksaan jika pemerintah sendiri tidak memiliki data lain selain data yang telah dilaporkan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak saat ini sebenarnya bisa saja "dimanfaatkan" wajib pajak untuk bayar pajak sekehendak hatinya. Kalau pun itu terjadi, adalah merupakan konsekuensi dari sistem itu sendiri. Untuk tidak terjadi kondisi demikian, pemerintah harus memiliki data yang kuat agar bisa melakukan pengawasan atau cross-checks atas pajak yang telah dibayar.

Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebenarnya sudah memberikan peluang sangat besar bagi pemerintah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud dalam undang-undang tersebut sampai saat ini belum diterbitkan.

PP yang akan diterbitkan sebenarnya dapat menjadi alat bagi pemerintah melakukan pengawasan bagi wajib pajak. Kalau itu berjalan, bukan hanya 40 orang kaya Indonesia saja yang diawasi. Akan tetapi, seluruh orang yang tergolong kaya bisa dilakukan pengawasan sesuai data yang dimiliki.

Pertanyaannya, mengapa PP tersebut sampai saat ini belum diterbitkan? Dalam membenahi pajak memang harus dilakukan melalui sistem perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum. Menurut penulis, keinginan mengumumkan pembayar pajak terbesar tidak bisa dilakukan di luar sistem perundang-undangan. Kalau pemerintah melakukan itu, berarti pemerintah sendiri melanggar sistem yang ada, dan itu sangat berbahaya.

Cek Silang
Ketika penerimaan pajak tetap menjadi andalan pemerintah setiap tahunnya, tidak ada jalan lain selain perlunya dilakukan proses cek silang (crosschecks) atas pembayaran pajak seluruh wajib pajak. Data 40 orang terkaya Indonesia yang dilansir Forbes diyakini menjadi informasi bagi pemerintah guna mengecek ulang pembayaran pajaknya.

Penegasan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi, bahwa pihaknya akan memanfaatkan informasi majalah Forbes sudah tepat. Oleh karena itu, Ditjen Pajak pun telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak yang khusus menangani orang-orang yang tergolong kaya (high wealth individual). Dengan demikian, penggalian potensi pajaknya pun tetap berjalan menurut sistem pemungutan pajak yang berlaku.

Pertanyaan, apakah sistem pengawasan pajak orang kaya sudah berjalan dengan baik? Jawabannya, tentu belum. Belum baiknya hal tersebut, menurut penulis, lagi-lagi disebabkan belum adanya nomor identitas tunggal (single identity number/SIN) seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Seandainya SIN bisa berjalan, diyakini akan memberikan dampak luas mengoptimalkan penerimaan pajak.

SIN akan menjadi alat bagi kantor pajak melakukan cek silang kebenaran pajak yang telah dibayar. Administrasi pajak pun harus diperkuat agar semua data yang diperoleh dari pihak ketiga bisa dideteksi dengan baik. Tampaknya tidak ada jalan lain selain cara memperkuat basis data seluruh transaksi ekonomi guna menganalisis dan menagih setoran pajak yang belum benar.

Pengawasan melalui pemeriksaan juga akan sangat ampuh dan memiliki kekuatan hukum bila dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dengan tepat. Penguatan administrasi pajak pada akhirnya menjadi pendukung tercapainya keadilan bagi segenap pembayar pajak dan meningkatkan kepercayaan (confidence) masyarakat atas sistem perpajakan.

Hal ini disampaikan juga oleh Prof Gunadi bahwa administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (abuse of power), arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik, maupun ekonomi. (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, 13 Maret 2004).

Dengan demikian, memaknai keberhasilan menarik pajak, baik dari orang kaya maupun bukan orang kaya, harus dilakukan dengan membenahi sistem administrasi perpajakan. Memaknai keberhasilan pajak tidak dapat dilakukan melalui sistem politik yang bertendensi kepentingan tertentu. Memaknai keberhasilan pajak harus dilakukan dalam koridor berpikir menuju kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka bisa disimpulkan, pertama, menempatkan persoalan pajak bukan hanya persoalan perlu tidaknya melakukan pengumuman pembayar pajak terbesar atau pun pembayar pajak terkecil. Kedua, persoalan pajak adalah persoalan bangsa yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan pada sistem perundang-undangan yang berlaku serta sesuai prinsip negara hukum.


Penulis adalah Dosen Hukum Pajak Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 02 Desember 2011

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru