Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Konstruksi Hukum Utang Pajak
Ditulis oleh Koran-Jakarta.com   
Wednesday, 12 October 2011

Persoalan utang pajak selalu menjadi perdebatan ketika terbit surat ketetapan pajak yang harus diselesaikan Wajib Pajak. Perdebatan menjadi lebih serius, ketika hukum pajak sebagai ranah atau bagian dari hukum administrasi mulai dikesampingkan lalu ditilik dengan menggunakan aspek pidana.

Kasus Maruli Manurung (mantan atasan Gayus Tambunan) menjadi contoh kentara condongnya aspek pidana atau korupsi masuk dalam ranah hukum administrasi. Padahal, Maruli mengerjakan tugas sesuai UU Pajak yaitu menyelesaikan proses upaya hukum keberatan yang diajukan PT Surya Alam Tunggal (SAT).

Konstruksi hukum yang digunakan penegak hukum (Jaksa dan Hakim) tentu menjadi keliru. Mengapa? Karena penegak hukum kurang paham akan filosofi hukum pajak yang pada intinya bertujuan memberikan keadilan soal pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.

Berbahaya jika konstruksi hukum penyelesaian utang pajak menggunakan aspek pidana. UU Pajak sebagai bagian dari hukum administrasi jelas menerangkan bagaimana menyelesaikan proses hukum jika terjadi sengketa antara WP dan petugas pajak (fiskus). Terlebih sejak reformasi perpajakan dan peradilan pajak dilakukan, penyelesaian hukum soal utang pajak sudah berpuncak pada Makamah Agung (MA) sebagai pemutus akhir atas sengketa pajak.

Kalau begitu, agar kriminalisasi utang pajak tidak terus berlanjut, dua pertanyaan mendasar patut direnungkan dan dipahami bersama. Pertama, bagaimana sesungguhnya konstruksi hukum yang terjadi atas utang pajak. Kedua, apakah mungkin penyelesaian sengketa pajak berupa keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dibantahkan lalu dikaitkan dengan konstruksi pidana umum dan atau pidana korupsi?

Utang pajak


UU pajak pada prinsipnya menganut sistem pemungutan pajak berdasarkan asas self assessment system. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh menghitung dan menyetor sendiri jumlah pajak yang harus dibayarnya. Sekalipun self assessment system berjalan, Pemerintah melalui Ditjen Pajak tetap diberikan hak oleh UU untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kebenaran pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak (Pasal 29 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/UUKUP).

Konstruksi hukum utang pajak hakikinya baru memiliki kepastian hukum (inkrach) ketika upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali, telah tuntas. Mekanisme demikian sudah amat jelas diatur dalam UU baik UUKUP maupun UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Mekanisme penyelesaian utang pajak umumnya mulai berjalan ketika Wajib Pajak tidak setuju atas timbulnya utang pajak karena proses pemeriksaan pajak. Misalnya PT Elok diperiksa lalu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar 15 miliar rupiah. PT Elok kemudian mengajukan upaya hukum keberatan dan dikabulkan sehingga utang pajaknya menjadi 5 miliar rupiah.

Pertanyaannya, apakah atas keputusan keberatan yang menjadikan utang pajak PT Elok menjadi lebih kecil dari utang pajak semula menjadikan sifat merugikan keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah? Tentu tidak. Sebab, semua proses pemeriksaan keberatan didasarkan pada kertas kerja (working paper) bukti dokumen yang ditandatangani pemeriksa atau petugas penelaah keberatan.

Sebaliknya, seandainya keputusan keberatan pada contoh di atas dikategorikan merugikan keuangan negara, jelas berbahaya dan keliru. Bisa dipastikan tidak akan ada pemeriksa pajak, petugas keberatan termasuk Direktur Jenderal Pajak mau memproses dan memutuskan keberatan yang diajukan Wajib Pajak. Konstruksi hukum menyelesaikan utang pajak harus diartikan dalam konteks hukum administrasi yang sudah diatur dalam UU pajak.

Contoh lain, misalnya dalam upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak. Katakanlah PT Sinar punya utang pajak berdasarkan SKPKB yang diterbitkan kantor pajak 25 miliar rupiah. Dalam upaya hukum keberatan yang diajukan PT Sinar, ternyata utang pajaknya malah ditambah menjadi sebesar 30 miliar rupiah. Kemudian PT Sinar mengajukan banding dan Hakim memutuskan utang pajak PT Sinar menjadi sebesar 10 miliar.

Jika ukuran merugikan keuangan negara menjadi paramater penegak hukum (Jaksa maupun Hakim) dalam menilai contoh di atas, maka pastinya Hakim Pengadilan Pajak juga telah memberikan putusan yang merugikan keuangan negara sebesar 20 miliar rupiah (selisih dari 30 miliar rupiah dikurangi 10 miliar rupiah). Inilah persoalan hukum pajak yang tidak banyak tidak dimengerti.

Pertanyaan berikutnya, mengapa bisa terjadi perbedaan penghitungan jumlah utang pajak? Dalam dunia perpajakan hal demikian adalah sesuatu yang sifatnya wajar sepanjang dokumen pendukung terjadinya utang pajak bisa dibuktikan. Konstruksi hukum Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP termasuk Pasal 91 UU Pengadilan Pajak menjadi acuan bersama yang bisa dilakukan.

Petugas penelaah keberatan maupun hakim pengadilan pajak diberikan kewenangan sesuai UU pajak untuk memutuskan sengketa pajak dengan beberapa alternatif yaitu menerima sebagian, menerima seluruhnya, menolak, atau bahkan menambah jumlah pajak terutang yang harus diselesaikan Wajib Pajak.

Kerancuan


Berbagai literatur perpajakan menyebutkan kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari tatanan hukum administrasi negara. Upaya hukum yang dilakukan pun diselesaikan melalui jalur administrasi yang sudah jelas diatur dalam UU pajak.

Jadi, adalah keliru alias rancu jika persoalan pajak ditarik ke arah pidana atau korupsi ketika fiskus atau Hakim Pengadilan Pajak memproses dan memutuskan besaran utang pajak. Fiskus atau Hakim Pengadilan Pajak tidak bisa dikriminalisasi sepanjang telah memproses utang pajak berdasarkan bukti dokumen otentik yang menjadi dasar putusan.

Filosofi persoalan utang pajak, sekali lagi harus dipahami dalam konteks proses penghitungan pajak yang memerlukan keahlian tersendiri berdasarkan dokumen (transaksi bisnis) sehari-hari. Memang harus diakui dalam menghitung besaran pajak tidaklah mudah. Penghitungan pajak bisa berbeda jika dokumen yang menjadi dasar penghitungan juga berbeda.

Jika terjadi perbedaan menghitung besaran utang pajak, adalah hal normal sepanjang dokumen atau bukti transaksi bisnis berbeda pula. Jadi, tidaklah bijak jika penegak hukum melulu mempersepsikan terjadinya perbedaan dalam menghitung pajak, diasumsikan menjadi celah hukum merugikan keuangan negara. Adalah sangat naif jika pola berpikir demikian dilakukan dalam memahami hukum pajak.

Sekarang mari kita lihat bagaimana kerancuan hukum yang timbul kala hukum pidana seakan "dipaksakan" masuk dalam tatanan hukum pajak. Saat petugas pajak melakukan tugasnya sesuai UU pajak dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Korupsi, fiskus maupun Hakim Pajak sepatutnya tidak bisa dipidana.

Fiskus sebagai petugas yang menjalankan perintah UU pajak harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 51 KUHPidana dan UU Pajak itu sendiri. Kalau fiskus tidak diberikan perlindungan hukum atau malah diberikan ancaman karena salah menghitung pajak, tentu tidak adil (fair).

Tanpa bermaksud membela fiskus, penulis menilai sekalipun terjadi kesalahan kekurangan penghitungan pajak, kesalahan penghitungan masih tetap bisa ditagih kepada Wajib Pajak sepanjang masih belum terjadi kedaluwarsa pajak yang diatur dalam UU pajak.

Oleh karenanya, semua penegak hukum patut memahami bagaimana filosofi dan konstruksi hukum pajak dalam konteks memberikan keadilan penghitungan besaran utang pajak.


Wirawan B. Ilyas
Penulis adalah Dosen Hukum Pajak Fak. Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta.


Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 12 Oktober 2011

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru