Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Disperjak Ancam Bekukan Penambang Pasir
Ditulis oleh SINDO.com   
Saturday, 08 October 2011

CIANJUR – Dinas Perpajakan Daerah (Disperda) Kabupaten Cianjur mengancam akan membekukan semua aktivitas penambangan terhadap sejumlah pengusaha galian C yang masih menunggak bayar pajak.

Kepala Disperda Kabupaten Cianjur Dadan Harmilan mengatakan, sebagian besar pengusaha penambang pasir ini belum bayar pajak dan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Menurut dia, besaran tunggakan pajak dari sektor galian C terhitung sejak 2007 sampai 2010 mencapai Rp517.978.943. Adapun pengusaha yang paling besar menunggak ada di wilayah Cikalongkulon, jumlah tunggakan pajaknya mencapai Rp366.000.000. ”Para wajib pajak di wilayah galian C Gekbrong juga memiliki tunggakan yang lumayan besar, yakni sebesar Rp103.504.630,”kata Dadan.

Menurut dia, jumlah tunggakan itu akan bertambah mengingat hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan penunggak pajak galian. Dalam hal ini Disperda bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur. ”Kami tidak akan memberikan toleransi apapun bagi penunggak pajak berjalan yang membandel.

Kami tentunya berharap mereka menyelesaikannya. Jika tidak, kami akan melakukan langkah tegas,” tandasnya. Pengusaha penambang pasir Dadang Rouf mengatakan, pihaknya mendukung langkah Kadisperda tersebut.Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilaksanakan, akan ada banyak pihak yang dirugikan. ”Kami sebagai pengusaha galian C merasa dicemarkan. Kami yang selalu membayar pajak, merasa disamakan dengan pengusaha yang tidak membayar pajak,”ungkapnya.

Ricky Susan

Sumber : SINDO.com
Tanggal: 08 Oktober 2011

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru