Kurs Pajak
16 - 22 April 2014
Rp
Negara
11.378,00
Amerika S.(USD)
10.677,12
Australia (AUD)
9.099,92
Brunei Darussalam (BND)
11,83
Burma (BUK)
10.396,75
Canada (CAD)
1.833,71
China (CNY)
2.108,24
Denmark (DKK)
15.740,33
EURO (EUR)
1.467,49
Hongkong (HKD)
189,23
India (INR)
19.047,91
Inggris (GBP)
111,6826
Jepang (JPY)
10,92
Korea (KRW)
40.422,05
Kuwait (KWD)
3.517,68
Malaysia (MYR)
1.912,96
Norwegia (NOK)
116,77
Pakistan (PKR)
255,38
Philipina (PHP)
3.033,91
Saudi A. (SAR)
9.882,93
Selandia B.(NZD)
9.098,91
Singapura (SGD)
87,12
Sri Lanka (LKR)
1.742,88
Swedia (SEK)
12.928,96
Swiss (CHF)
352,52
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Kawasan Bebas Batam Terganjal Aturan
Ditulis oleh Koran Tempo   
Thursday, 22 May 2008

Targetnya Desember 2008, benturan aturan sudah bisa dibereskan

JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun guna menggenjot investasi di sana. Namun, penerapan kawasan perdagangan bebas masih terganjal banyak aturan lainnya.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawady menyebutkan, meski Keppres sudah diterbitkan, implementasi di lapangan menemui banyak ganjalan. "Kendala itu mencakup soal benturan peraturan, infrastruktur listrik dan status lahan," ujar Eddy Putra beberapa hari lalu.

Padahal kawasan ini akan menjadi magnet untuk memikat investasi asing ke Indonesia. Duta besar dari sejumlah negara, seperti Kanada, Turki, Meksiko, dan Belgia, telah berkunjung ke Batam guna melirik investasi di sana. Pengusaha dari berbagai negara juga mulai investasi di sana.

"Tahun lalu saja sudah masuk investasi US$ 1 miliar," kata Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah. Dia optimistis target investasi minimal US$ 5 miliar dalam waktu lima tahun bisa tercapai jika semua kendala sudah bisa diatasi.

Menurut Edy Putra, sejumlah ketentuan yang masih membelit Kawasan Bebas Batam mencakup berbagai aturan, dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri.

Misalnya Undang-Undang Nomor 17/2007 tentang Kepabeanan. Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44/2007 tentang Free Trade Zone dan Peraturan Pemerintah Nomor 46/2007 mengenai status Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, Bea-Cukai tak lagi diperkenankan memungut bea di wilayah spesial tersebut.

Benturan lainnya terkait dengan peraturan pemerintah soal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk empat komoditas, yaitu rokok, minuman keras, kendaraan bermotor, dan elektronik.

Begitupun dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/2004, yang mengizinkan Bea-Cukai memungut PPN, PPnBM, dan bea masuk untuk barang modal serta bahan baku industri pariwisata. Mengacu pada aturan ini, Bea-Cukai memungut sejumlah pajak dan bea tersebut atas barang modal yang diimpor industri pariwisata.

Kedua ketentuan ini, menurut Edy, harus segera ditinjau ulang. Alasannya, dengan ditetapkannya status Kawasan Bebas Batam, pengenaan PPN dan PPnBM atas keempat jenis barang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Menurut Kepala Humas Otorita Batam Rusliden Hutagaol, dengan dikenakannya pajak tersebut, banyak pengusaha pariwisata yang mengeluh. Sebab, awalnya mereka berpikir tidak akan dikenai pajak, tapi sekarang mereka harus membayar pajak. "Itu terjadi karena Peraturan Pelaksanaan Kawasan Bebas Batam belum ada."

Belum lagi soal hambatan status hukum lahan seluas 16 ribu hektare di Pulau Rempang. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan 1986, lahan tersebut ditetapkan sebagai kawasan Hutan Buru. Padahal Pulau Rempang menjadi bagian dari lima pulau besar yang masuk Kawasan Bebas.

Edy Putra mengakui berbagai kendala aturan masih menjadi pekerjaan rumah tak ringan bagi pemerintah. Meski begitu, dia berkeyakinan bisa membereskan tugas tersebut. "Target kami Desember 2008 sudah selesai dan Kawasan Bebas berjalan efektif."

Pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan putusan pembentukan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Selanjutnya, Dewan Kawasan akan segera membentuk Badan Pengusahaan Kawasan sebagai pelaksana.*

Ganjalan di Kawasan Bebas

Meski Presiden sudah menerbitkan Surat Keputusan tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, sejumlah ganjalan masih menghadang rencana besar untuk menjaring investasi ini. Berikut ini sejumlah kendalanya.

1. Terbentur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan. Bea-cukai berperan memungut bea di kawasan ini.
2. Terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap empat komoditi, yakni rokok, minuman keras, kendaraan bermotor, dan elektronik.
3. Terbentur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2004, yang memungut PPN, PPnBM, dan bea masuk untuk barang modal serta bahan baku industri pariwisata.
4. "Byar-pet" di Batam. Rata-rata 3-4 jam per hari terjadi pemadaman listrik di Batam.
5. Terbentur Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/KPTS-II Tahun 1986, mengenai status lahan 16 ribu hektare di Pulau Rempang sebagai kawasan hutan buru.

Heri, Gunanto E S

Sumber : Koran Tempo

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru