Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Pemkot Terapkan Pembayaran Online
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Friday, 17 December 2010

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana menerapkan sistem pembayaran pajak secara online.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyelewengan oleh oknum aparatur pajak di Pemkot. Pembayaran online rencananya diterapkan di tiga sektor pajak,yakni pajak bumi bangunan (PBB),pajak parkir,dan pajak hotel.Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan, Pemkot Palembang akan bekerja sama dengan PT Telkom untuk menerapkan sistem pembayaran ini.

“Sebenarnya kita sudah pernah menerapkannya. Tahun lalu kita bekerja sama dengan Universitas Multi Data Palembang(MDP),tapi masih kurang berhasil,”ujar Eddy seusai menerima kunjungan manajemen PT Telkom cabang Palembang di kantornya kemarin. Rencananya, Pemkot hanya menyewa peralatan dari PT Telkom untuk menerapkan sistem ini.

Sementara, teknis pelaksanaan dan pekerjaannya dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jadi, tidak perlu dilakukan sistem bagi hasil antara Pemkot dan pihak ketiga. Kebijakan ini diambil untuk menghindari kecurangan yang terjadi saat kerja sama sebelumnya. ”Nanti Dispenda yang menyiapkan sendiri.Peralatannya baru kita sewa, kita tunggu kesiapan Dispenda, jadi diharapkan bisa dikelola penuh oleh Dispenda,” beber Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.

Di tempat yang sama,Account Manager PT Telkom Palembang Zainul Bahri mengatakan, pihaknya mengusulkan penerapan sistem ini karena memiliki sejumlah kemudahan. Salah satunya, tidak menyita banyak waktu dan mengurangi kemungkinan kecurangan. ”Kalau memang rencana tersebut disetujui Pemkot,kita akan menyiapkan peralatannya,” ujar Zainul. Peralatan yang dibutuhkan untuk penerapan berupa cash register dan server. Perangkat cash register akan ditempatkan di beberapa titik yang strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.

Sementara, server berfungsi memantau penggunaan perangkat cash register. “Setelah wajib pajak membayar, datanya akan langsung terbaca di Pemkot,”ungkapnya.

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 17 Desember 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru