Kurs Pajak
17 - 23 September 2014
Rp
Negara
11.824,00
Amerika S.(USD)
10.761,1984
Australia (AUD)
9.368,04
Brunei Darussalam (BND)
12,14
Burma (BUK)
10.721,25
Canada (CAD)
1.927,46
China (CNY)
2.055,64
Denmark (DKK)
15.301,131
EURO (EUR)
1.525,47
Hongkong (HKD)
194,40
India (INR)
19.173,77
Inggris (GBP)
110,5569
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.221,29
Kuwait (KWD)
3.695,32
Malaysia (MYR)
1.859,29
Norwegia (NOK)
115,67
Pakistan (PKR)
268,94
Philipina (PHP)
3.152,42
Saudi A. (SAR)
9.683,13
Selandia B.(NZD)
9.356,77
Singapura (SGD)
90,77
Sri Lanka (LKR)
1.660,07
Swedia (SEK)
12.653,74
Swiss (CHF)
367,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Kebijakan Pemda Pajak Progresif Dimulai 2011
Ditulis oleh Koran Jakarta   
Tuesday, 07 September 2010

JAKARTA-Terhitung 1 Januari 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan pribadi dan badan hukum.

Tarif yang dibebankan untuk pajak tersebut maksimal sebesar empat persen. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi, Senin (6/9) menjelaskan besaran pajak itu adalah 1,5 persen untuk kendaraan pribadi pertama, 1,75 persen untuk kendaraan pribadi kedua, 2,5 persen untuk kendaraan pribadi ketiga, dan 4 persen untuk kendaraan pribadi keempat.

Angka tersebut, menurut Iwan, jauh lebih kecil dari aturan pajak progresif yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen.

Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Karenanya, itu diwujudkan dengan beban tarif pajak yang tinggi,” ujarnya.

Iwan berharap jika sudah diterapkan nanti, masyarakat yang bermaksud membeli kendaraan pribadi baru akan berpikir ulang karena nantinya harus membayar beban pajak yang tinggi.

Kemudian, kalau kesadaran warga sudah tumbuh, diharapkan kemacetan lalu lintas sedikit demi sedikit bisa dipecahkan karena pertumbuhan kendaraan pribadi bisa diatasi.

Lebih detail Iwan menjelaskan penetapan persentase tarif pajak progresif dilakukan salah satunya dengan melihat kemampuan ekonomi warga dan juga pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara keseluruhan.

Dasar pijakan untuk menentukan persentase itu, di antaranya bersandar pada UU No 28 Tahun 2009. Dari situ, kemudian diputuskan persentase pajak tarifnya menjadi lebih kecil.

Sementara itu, Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Arief Susilo mengatakan secara teknis pihaknya sudah menyampaikan besaran potensi pajak progresif yang bisa dihasilkan ke DPRD DKI Jakarta.

Dan yang membahagiakan, kata dia, besaran persentase tersebut kemudian disepakati oleh Dewan. Jadi, sekarang itu kami sedang menunggu pengesahan saja, tutur dia.

Data yang dimiliki Komisi Kepolisian Indonesia sudah mencatat kalau jumlah penduduk DKI per Maret 2009 mencapai 8,5 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, yang terdaftar memiliki kendaraan bermotor pribadi hingga Juni 2009 berjumlah 9,99 juta kendaraan. Dari data tersebut, maka bisa disimpulkan bahw setiap keluarga memiliki kendaran bermotor pribadi sedikitnya 3 unit. ucm

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 07 September 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru