Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
" UU Pajak Baru Berlaku April 2010 "
Ditulis oleh Koran Jakarta   
Wednesday, 16 September 2009

JAKARTA , UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) baru bisa berlaku pada April 2010.

Operasional UU ini dimundurkan karena menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengelompokan barang yang dikenai PPnBM.

“Menteri Keuangan mengatakan perlu adanya persiapan dalam merumuskan beberapa PP, sehingga pemerintah menyanggupi UU PPN dan PPnBM baru mulai berlaku April 2010,” kata Ketua Panitia Kerja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy, di Jakarta, Selasa (15/9).

Ia mengatakan, permintaan Menkeu itu akhirnya disetujui oleh Panitia khusus perpajakan untuk dijadikan keputusan.

Sebelumnya, Vera mengatakan UU PPN dan PPnBM sudah bisa dijalankan pada Oktober mendatang.

Setelah disahkan pada 30 September 2009, UU itu bisa langsung dilaksanakan pada bulan berikutnya untuk beberapa pasal yang tidak membutuhkan peraturan pelaksana.

Selain itu, kata dia, dalam draft final RUU yang akan disahkan mengamanatkan adanya beberapa Peraturan menteri Keuangan (PMK) agar bisa berlaku dan dijalankan.

“Sehingga keputusan rapat pansus Senin (14/9), kami menyepakati semua pasal dalam UU itu baru bisa dilaksanakan per April 2009,” kata dia.

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen draft final RUU PPN dan PPnBM, tercatat sekitar 4 pasal yang mengamatkan adanya PP dan 13 pasal yang mengamanatkan adanya PMK.

Amanat adanya PP antara lain:

  • Pertama, tentang tarif PPN bisa diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen melalui PP.
  • Kedua, amanat PP tentang pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  • Ketiga, PP tentang penyesuaian PPN yang bisa dimintakan kembali. Dan keempat, PP mengenai ketentuan jenis barang yang dikenai PPnBM.


Sedangkan amanat UU yang mengharuskan lahirnya PMK yaitu,

  • pertama, PMK tentang tata cara dan penghitungan PPN bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
  • Kedua, PMK tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak atas ekspor yang dikenai PPN.
  • Ketiga, PMK tentang ketentuan mengenai tata cara pengurangan PPN dan PPnBM.
  • Keempat, PMK tentang nilai lain dalam penghitungan pengalian tarif PPN.
  • Kelima, PMK tentang pengusaha kena pajak beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  • Keenam, PMK tentang jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan pajak yang terutang.
  • Ketujuh, PMK tentang penentuan waktu, penghitungan dan tatacara pembayaran kembali pajak masukan bagi perusahaan yang gagal berproduksi.
  • Kedelapan, PMK tentang peredaran usaha kurang dari 1 tahun yang bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dan besarannya.
  • Kesembilan, PMK tentang ketentuan penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan.
  • Kesepuluh, PMK tentang saat lain pembuatan faktur pajak.
  • Kesebelas, PMK tentang tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
  • Kedua belas, PMK tentang penetapan Bandar udara tempat permintaan tax refund. Ketiga belas, PMK tentang tatacara pengajuan dan penyelesaian tax refund PPN dan PPnBM.


Ketua pansus perpajakan Melchias Markus Mekeng mengatakan draft final RUU PPN dan PPnBM tinggal menunggu pengesahan sidang paripurna DPR.

“Sudah disetujui, tinggal disidangparipurnakan. Dan bisa mulai 1 Apr 2010,” kata dia. Waktu berlakunya UU itu, kata dia, juga memperhitungkan waktu sosialisasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (ito)

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 16 September 2009

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru