Kurs Pajak
10 - 16 September 2014
Rp
Negara
11.750,00
Amerika S.(USD)
10.977,84
Australia (AUD)
9.373,74
Brunei Darussalam (BND)
12,10
Burma (BUK)
10.785,97
Canada (CAD)
1.912,95
China (CNY)
2.054,97
Denmark (DKK)
15.302,00
EURO (EUR)
1.516,05
Hongkong (HKD)
194,43
India (INR)
19.221,03
Inggris (GBP)
111,8368
Jepang (JPY)
11,51
Korea (KRW)
41.175,36
Kuwait (KWD)
3.696,72
Malaysia (MYR)
1.880,50
Norwegia (NOK)
114,82
Pakistan (PKR)
269,56
Philipina (PHP)
3.132,86
Saudi A. (SAR)
9.774,89
Selandia B.(NZD)
9.371,50
Singapura (SGD)
90,23
Sri Lanka (LKR)
1.665,06
Swedia (SEK)
12.683,02
Swiss (CHF)
366,65
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak rokok belum final
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Friday, 12 June 2009

JAKARTA: Keputusan mengenai pengenaan pajak rokok di kisaran 10%-15% dari tarif cukai rokok dalam amendemen Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), belumlah final.

Ketua Panitia Khusus RUU PDRD Harry Azhar Azis mengatakan selama keputusan tersebut belum disahkan dalam rapat paripurna DPR, perubahan masih bisa terjadi.

“Ini kan masih kesepakatan di tingkat panja, jadi jika tiba-tiba pemerintah atau DPR ada yang berubah itu masih mungkin terjadi. Tapi biasanya kan orang melihat dari konsistensinya,” katanya kepada di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gapri) menggelar konferensi pers yang intinya menolak keras pemberlakuan pajak rokok dalam RUU PDRD. (Bisnis/ACA)
    
Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 12 Juni 2009
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru