Kurs Pajak
17 - 23 September 2014
Rp
Negara
11.824,00
Amerika S.(USD)
10.761,1984
Australia (AUD)
9.368,04
Brunei Darussalam (BND)
12,14
Burma (BUK)
10.721,25
Canada (CAD)
1.927,46
China (CNY)
2.055,64
Denmark (DKK)
15.301,131
EURO (EUR)
1.525,47
Hongkong (HKD)
194,40
India (INR)
19.173,77
Inggris (GBP)
110,5569
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.221,29
Kuwait (KWD)
3.695,32
Malaysia (MYR)
1.859,29
Norwegia (NOK)
115,67
Pakistan (PKR)
268,94
Philipina (PHP)
3.152,42
Saudi A. (SAR)
9.683,13
Selandia B.(NZD)
9.356,77
Singapura (SGD)
90,77
Sri Lanka (LKR)
1.660,07
Swedia (SEK)
12.653,74
Swiss (CHF)
367,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Insentif Pajak Segera Keluar
Ditulis oleh Investor Daily Indonesia,   
Wednesday, 12 March 2008

Aturan tentang pemberian insentif pajak bagi dunia usaha segera keluar. Kantor Menko Perekonomian hampir final mengkaji masukan dari berbagai departemen teknis terkait sektor usaha yang layak diberi insentif pajak.

"Tunggu ya, insya Allah pekan ini pemerintah memutuskan sektor industri mana yang akan memperoleh insentif. Akan ada rapat dengan beberapa menteri untuk finalisasi hal itu," kata Menko Perekonomian Boediono kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (11/3).

Boediono menjelaskan, penetapan industri yang akan mendapat insentif merupakan kelanjutan dari revisi PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu. "PP No 1 Tahun 2007 itu artinya percepatan investment allowance yangbisa dikurangkan dari pembayaran pajak," katanya. Namun Menko Perekonomian tidak bersedia menyebutkan sektor industri yang akan diberi insentif pajak tersebut.

Sejumlah pengusaha mendesak agar pemberian insentif pajak untuk dunia usaha segera dikeluarkan agar iklim investasi di Indonesia kondusif. Apalagi, Singapura dan Malaysia telah lebih dulu menurunkan tant pajak penghasilan (PPh). Saat ini, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 30% dan PPh perseorangan antara 5-35%. Sementara itu, tarif PPh badan di Malaysia hanya 26%, Singapura 20%, Vietnam 28%, dan Hong Kong 17,5%.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Fiskal Fiskal Haryadi Sukamdani mengatakan, investor menunggu realisasi janji pemerintah untuk memberi insentif bagi dunia usaha. UU No 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal mencantumkan fasilitas perpajakan yang akan diberikan kepada para pemodal, baik pemodal baru maupun yang memperluas usahanya. Hal itu harusnya diakomodasi dalam RUU PPh. Kadin juga meminta sektor usaha yang mendapat insentif cakupannya diperluas.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan memasukkan fasilitas insentif pajak dalam RUU PPh demi kepastian hukum investasi, Boediono mengatakan, hal itu masih dibahas Menteri Keuangan dengan Panitia Khusus RUU PPh di DPR. "Saya tidak tahu persis. Mungkin tidak dimasukkan karena sudah ada di PP," jawabnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidal mau menjawab ketika ditanya hal yang sama. "Tunggu sajalah," jawabnya singkat.

Diperluas

Kepala badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengkaji perluasan sektor-sektor usaha yang akan diberi insentif dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2007.

Menurut Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahajana, pemerintah berencana memperluas cakupan usaha yang akan diberikan insentif dari 15 sektor usaha menjadi 29 sektor usaha. "Ini setelah mendengar masukan dari berbagai departemen teknis," katanya.

Berdasarkan PP No 1 Tahun 2007, pemerintah memberikan fasilitas insentif PPh kepada 15 kelompok industri, yakni industri makanan lainnya dan penyedap masakan, tekstil dan pakaian jadi, bubur kertas, kertas, dan kertas karton, bahan kimia industri, barang-barang kimia lainnya, karet dan barang dari karet, serta barangbarang dari porselen.

Sektor lain yang mendapat insentif adalah industri logam dasar besi dan baja, pembuatan logam dasar bukan besi, mesin uap dan turbin, mesin listrik, generator dan transformator, industri elektronika dan telematika, industri alat angkut darat, serta industri pembuatan atau perbaikan kapal dan perahu.

Agus Thahajana menjelaskan, Departemen Perindustrian telah memasukkan usulan sektor usaha yang layak diberi insentif beradarkan masukan dari sejumlah departemen. "Usulan itu sudah dipresentasikan Pak Fahmi (Menteri Perindustrian Fahmi Idris) ke Menko Perekonomian akhir bulan lalu. Saat ini sedang dibahas antardepartemen, dan tampaknya hampir final," ungkapnya.

Draf revisi PP No 1 Tahun 2007 yang diperoleh Investor Daily menyebutkan, tambahan sektor usaha yang akan diberi insentif antara lain industri pengolahan susu, industri kulit dan barang dari kulit, industri barang kimia, elektronik, telematika, serat buatan, pembuatan kapan dan perahu, serta alat angkut. Sektor usaha tersebut merupakan usulan dari Departemen Perindustrian.

Sementara itu, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan sektor perminyakan, industri semen di luar Pulau Jawa, industri kelapa sawit hingga ke hilir, industri berbasis agro, makanan, industri agro antara, serta pembangunan jalan tol dan industri jalan tol.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pemberian insentif untuk industri dasar pengangkutan pipa, pembangunan jaringan listrik, pemurnian produk akhir mineral, batubara, hingga industri panas bumi.

Menurut Fahmi Idris, sejak PP No 1/2007 berlaku pada Januari 2007, sudah ada 52 perusahaan yang diberikan insentif dari total 184 perusahaan. Setelah diteliti, kata Fahmi, hanya 52 perusahaan yang memenuhi syarat mendapat fasilitas, itu atau pemerintah hanya memberikan insentif satu perusahaan per minggu. "Saya menilai itu masih jauh dari ideal. Dengan penyempurnaan ini, perusahaan yang mendapatkan fasilitas akan lebih banyak lagi. Untuk itu sektornya akan diperluas," paparnya belum lama ini.

Sudah Diperhitungkan

Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan konsenkuensi atas pemberian insentif fiskal kepada investor terhadap struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Pemberian insentif itu kan untuk jangka menengah, bukan untuk tujuan jangka pendek saja. Semua sudah diperhitungkan dalam APBN. Kalau investasinya naik artinya penerimaan PPh juga naik," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro Sahala Lumban Gaol mengatakan, tim teknis telah merumuskan draf akhir revisi PP 1/2007. "Jadi, pengesahannya tinggal menunggu persetujuan dari rapat tingkat menteri," katanya. Ia menambahkan, revisi PP No 1 Tahun 2007 saat ini masih berjalan.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, kalangan dunia usaha berharap pemerintah segera mengeluarkan insentif PPh untuk dunia usaha guna menggerakkan sektor riil. "Pemerintah harus disiplin pada rencana yang sudah dibuat dan kebijakan tersebut harus akuntabel serta tidak menimbulkan multitafsir," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah mengharmonisasikan UU Penanaman Modal dengan RUU PPh yang tengah dibahas di DPR. Jangan sampai antara aturan yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang. "Kepastian hukum itu dibutuhkan investor," ungkapnya. Djimanto juga berharap kriteria sektor usaha yang akan diberi insentif lebih terukur dan tidak diskriminatif.

Sumber : Investor Daily Indonesia
Tanggal: 12 Maret 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru