Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Biaya Tenaga Kerja
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 25 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00219/BPSP/M.VI/10/1999

Jenis Pajak                   : Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak                 : 1994
Pokok Sengketa            : 1. Koreksi Biaya Tenaga Kerja Sebesar Rp970.725,00
                                        2. Koreksi Biaya Konsumsi Dan Uang Makan Sebesar Rp17.659.000,00
                                        3. Koreksi Biaya Medical Sebesar Rp33.328.900,00
                                        4. Koreksi Biaya Entertainment Sebesar Rp63.379.900,00
                                        5. Koreksi Biaya Direksi Sebesar Rp83.699.492,00
                                        6. Koreksi Biaya Pelatihan Sebesar Rp17.524.088,00
                                        7. Koreksi Biaya Rehabilitasi Kantor Sebesar Rp3.600.000,00

1. Koreksi Biaya Tenaga Kerja Sebesar Rp970.725,00

Menurut Terbanding    :

Berdasarkan penelitian terhadap SPT PPh Pasal 21 Tahun 1994 dan perhitungan Laba/Rugi Tahun 1994 diketahui bahwa Pemohon tidak melaporkan biaya tenaga kerja sebesar Rp970.725,00 dalam SPT PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon       :

Selisih jumlah biaya tenaga kerja sebesar Rp970.725,00 seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 21 karena selisih tersebut diterima karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP, oleh karenanya jumlah tersebut tidak dicantumkan oleh Pemohon di SPT.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan adanya bukti-bukti pengeluaran selisih biaya tenaga kerja yang tidak dicantumkan dalam SPT pemohon sebesar Rp970.725,00.

Terbanding telah meneliti ulang atas bukti yang diserahkan dalam sidang dan dari hasil penelitian tersebut Pejabat yang mewakili Terbanding dapat mengakui bukti-bukti tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, koreksi positif atas biaya tenaga kerja sebesar Rp970.725,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Biaya Konsumsi Dan Uang Makan Sebesar Rp17.659.000,00

Menurut Terbanding    :
    
Biaya konsumsi dan uang makan dikoreksi karena merupakan objek PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon      :

Biaya konsumsi dan uang makan sebesar Rp17.659.000,00 adalah dibayarkan untuk konsumsi sehari-hari berupa pembelian nasi bungkus langsung ke warung makan.

Konsumsi diberikan kepada karyawan, juga kepada pencari kerja/pelaut yang masih berada di kantor untuk menyelesaikan/memproses kelengkapan administrasi pada siang hari, sehingga pengeluaran ini tentunya bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Biaya ini langsung dikeluarkan oleh Pemohon untuk pembelian konsumsi berupa nasi bungkus ke warung-warung atau depot-depot yang termasuk pengusaha kecil, jadi bukan berupa uang tunai yang diberikan kepada karyawan.

Pendapat Majelis        :

Dari penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti yang diserahkan kepada Majelis, Majelis berkesimpulan bahwa biaya konsumsi dan uang makan tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon untuk pembelian konsumsi bagi karyawan perusahaan jadi bukan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada karyawan.

Dengan demikian biaya konsumsi dan uang makan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21 sehingga Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya konsumsi dan uang makan sebesar Rp17.659.000,00 tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Biaya Medical Sebesar Rp33.328.900,00

Menurut Terbanding    :

Atas biaya pengobatan berupa honor dokter sebesar Rp30.900.000,00 harus dikenakan pajak penghasilan PPh Pasal 21 walaupun dibayarkan kepada bukan karyawan Pemohon sendiri, dengan demikian Pemohon harus memotong PPh Pasal 21 atas pengeluaran yang telah dibayarkan kepada dokter tersebut, sesuai dengan Pasal 1 huruf m juncto Pasal 5 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-02/PJ/1995 (Penuntun Pemotongan PPh Pasal 21/26).

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1991.

Mengenai biaya berobat sebesar Rp2.428.900,00 Terbanding dapat menerima alasan Pemohon.

Menurut Pemohon      :

Biaya-biaya yang termasuk biaya medical terdiri dari biaya honor dokter sebesar Rp30.900.000,00 dan biaya penggantian berobat bagi karyawan sebesar Rp2.428.900,00.

Mengenai biaya honor dokter ini adalah merupakan ongkos penggantian pembuatan surat keterangan dokter bagi pencari kerja pelaut sebesar Rp10.000,00 per orang yang seluruhnya berjumlah Rp30.900.000,00 dimana ongkos penggantian surat keterangan dokter ini dibayarkan kepada pencari kerja pelaut dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan menyerahkan asli surat keterangan tersebut kepada perusahaan Pemohon.

Mengingat pengeluaran sebesar Rp10.000,00 per orang, tentunya bukan merupakan objek PPh Pasal 21 karena masih di bawah PTKP.

Biaya penggantian berobat sebesar Rp2.428.900,00 memang dikeluarkan oleh Pemohon bagi karyawan/direksi/komisaris dan keluarganya untuk kepentingan pengobatan.

Pemohon dapat memberikan bukti outentik mengenai biaya pengobatan yang diberikan kepada Terbanding.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam persidangan Pemohon mengakui bahwa ongkos penggantian pembuatan surat keterangan dokter bagi pencari kerja pelaut sebesar Rp10.000,00 per orang yang seluruhnya berjumlah Rp30.900.000,00 adalah untuk ongkos penggantian surat keterangan dokter, dimana akhirnya ongkos ini dibayarkan kepada dokter yang memeriksa pasien (pencari kerja) dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan menyerahkan asli surat keterangan tersebut kepada perusahaan Pemohon.

Pemohon mengakui bahwa ongkos penggantian pembuatan surat keterangan dokter bagi pencari kerja tersebut adalah merupakan penghasilan dari dokter yang bersangkutan.

Oleh karena ongkos penggantian pembuatan surat keterangan dokter bagi pencari kerja tersebut merupakan penghasilan dari dokter yang bersangkutan, maka Majelis berkesimpulan berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya Pemohon memungut Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemohon tidak memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada dokter tersebut yang seharusnya terutang PPh Pasal 21.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif atas biaya honor dokter sebesar Rp30.900.000,00 tetap dipertahankan, dengan berlandaskan Pasal 1 huruf m, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-02/PJ/1995 (Penuntun Pemotongan PPh Pasal 21/26).

Atas biaya penggantian berobat bagi karyawan sebesar Rp2.428.900,00, Terbanding telah meneliti ulang atas bukti yang diserahkan dalam sidang dan dari hasil penelitian tersebut Pejabat yang mewakili Terbanding dapat mengakui bukti-bukti tersebut dan dapat menerima alasan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi positif atas biaya penggantian berobat sebesar Rp2.428.900,00 tidak dapat dipertahankan.

4. Koreksi Biaya Entertainment Sebesar Rp63.379.900,00

Menurut Terbanding   :

Biaya entertainment di laporan Rugi laba belum dikoreksi positif sebesar Rp63.379.900,00 sehingga oleh Pemeriksa dikenakan PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon      :

Entertainment sebesar Rp63.379.000,00 adalah untuk pelayanan tamu asing dari mitra kerja di luar negeri seperti Ship Master, Ship Officer, Fisherman dan sebagainya.

Biaya tersebut digunakan untuk penginapan selama di Indonesia, transportasi dalam pengurusan berbagai hal dengan kedutaan dan pembayarannya dilakukan melalui kas kantor.

Pengeluaran ini tentunya bukan merupakan objek PPh Pasal 21 karena dibayarkan bukan kepada yang bersangkutan tetapi untuk service/pelayanan kepada mitra kerja asing.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

Melihat substansi yang ada, Majelis berkesimpulan bahwa biaya tersebut tidak seharusnya dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 21, namun sebagai objek PPh Badan.

Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi PPh Pasal 21 atas biaya entertainment sebesar Rp63.379.900,00 tidak dapat dipertahankan.

5. Koreksi Biaya Direksi Sebesar Rp83.699.492,00


Menurut Terbanding    :

Biaya direksi ini dikoreksi sebesar Rp83.699.492,00 karena biaya direksi merupakan objek PPh Pasal 21 yang seharusnya diperhitungkan oleh Pemohon.

Menurut Pemohon      :

Pengeluaran biaya direksi sebesar Rp83.699.492,00 adalah juga untuk pelayanan tamu asing dari mitra kerja dari luar negeri khususnya kepada direksi atau manajer perusahaan mitra kerja dan sebagainya.

Biaya tersebut digunakan antara lain untuk biaya penginapan selama di Indonesia, transportasi pengurusan dengan kedutaan dan sebagainya selama mereka berada di Indonesia dan pembayarannya dilakukan langsung melalui direksi.

Pengeluaran ini tentunya bukan merupakan objek PPh Pasal 21 karena pengeluaran ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi semata suatu pengeluaran untuk service/pelayanan kepada mitra kerja asing.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

Biaya direksi tersebut terdiri dari biaya transportasi, biaya penginapan, biaya pengurusan dengan kedutaan dan sebagainya dimaksudkan untuk pelayanan tamu asing dan mitra kerja Pemohon.

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas jumlah biaya direksi berdasarkan bukti yang diserahkan Pemohon dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran biaya direksi tersebut sebesar Rp86.699.492,00.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya direksi sebesar Rp83.699.462,00 tidak dapat dipertahankan.

6. Koreksi Biaya Pelatihan Sebesar Rp17.524.088,00

Menurut Terbanding    :

Pemohon belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biaya pelatihan sebesar Rp17.524.088,00.

Berdasarkan penelitian ulang atas bukti yang diserahkan Pemohon, Terbanding dapat mengakui biaya-biaya yang tetap dikoreksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk honor bagi pelatih sebesar Rp4.252.400,00.

Menurut Pemohon        :

Biaya pelatihan memang benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon untuk program pelatihan para calon tenaga kerja yang akan direkrut, dan Pemohon mempunyai bukti biaya tersebut.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti biaya training kepada Terbanding.

Terbanding telah meneliti ulang atas bukti yang diserahkan dalam sidang dan dari hasil penelitian tersebut Pejabat yang mewakili Terbanding dapat mengakui bukti-bukti tersebut.

Dalam bukti tersebut masih terdapat biaya yang tetap dikoreksi berupa honor yang diberikan kepada pelatih yang seharusnya dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp4.252.400,00.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka biaya honor pelatih sebesar Rp4.252.400,00 tersebut, Pemohon terhutang PPh Pasal 21.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif atas biaya pelatihan sebesar Rp17.524.088,00 yang masih dapat dipertahankan adalah sebesar Rp4.252.400,00.

7. Koreksi Biaya Rehabilitasi Kantor Sebesar Rp3.600.000,00

Menurut Terbanding    :

Pemohon belum memotong PPh Pasal 21 atas biaya rehabilitasi kantor sebesar Rp3.600.000,00.

Menurut Pemohon       :

Biaya rehabilitasi kantor sebesar Rp3.600.000,00 adalah upah harian pekerja yang mengerjakan perbaikan kantor dimana upah harian tersebut sebesar Rp10.000,00 untuk setiap orang.

Upah harian tersebut sebesar Rp10.000,00 adalah dibawah PTKP maka bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Pendapat Majelis        :

Berdasarkan penelitian bukti yang diserahkan dalam persidangan diketahui bahwa biaya upah harian sebesar Rp10.000,00 tersebut masih dibawah PTKP, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya rehabilitasi kantor Rp3.600.000,00 tersebut tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru