Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Ditulis oleh adminforum   
Wednesday, 11 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00044/BPSP/M.VI/14/1999

Jenis Pajak                     : Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun Pajak                  : 1992
Pokok Sengketa              : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Terbanding     :

Sebagai tindak lanjut atas keputusan Direktur Jenderal Pajak yang membatalkan SKPKB yang dinilai salah karena setelah SKKPP seharusnya SKPKBT, maka berdasarkan Surat Direktur Pajak Penghasilan No.S-3198/PJ.452/1997 tanggal 1 Desember 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterbitkan SKPKBT Pajak Penghasilan Badan Tahun 1992 dan karena penerbitan SKPKBT tersebut bukan karena kesalahan atau kekhilafan Pemohon, tetapi karena kesalahan Terbanding dalam menerbitkan produk hukum, maka atas sanksi kenaikan sebesar 100% tersebut berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tidak dapat dibebankan kepada Pemohon, sehingga SKPKBT tersebut diterbitkan tanpa sanksi administrasi berupa kenaikan.

Menurut Pemohon        :

Penerbitan SKPKBT tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, yaitu bahwa SKPKBT diterbitkan jika terdapat data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan penerbitannya ditambah sanksi adminsitrasi sebesar 100%.

Pendapat Majelis          :

Berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas banding, diketahui bahwa kronologis penerbitan ketetapan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Atas SPT Lebih Bayar tahun 1992 yang disampaikan tanggal 30 September 1993 dan berdasarkan penelitian Kantor Pelayanan Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) Pajak Penghasilan Badan tahun 1992 No.00067/406/92/051/94 tanggal 23 April 1994.

2. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Tim Gabungan No. Lap.086/STG/P.2406/03/96 tanggal 29 Maret 1996 telah diterbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 1992 No.00129/206/92/051/96 tanggal 30 Oktober 1996.

3. Atas SKPKB tersebut Pemohon mengajukan keberatan dengan Surat No.327/MG/KEU/PAS/1996 tanggal 7 November 1996 dan telah diputus dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-3166/PJ.45/1997 tanggal 26 November 1997 yang menerima keberatan Pemohon dan membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan badan tahun 1992 tersebut, karena menurut Terbanding penerbitan SKPKB tersebut salah, seharusnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

4. Berdasarkan Surat Direktur Pajak Penghasilan No.S-3198/PJ.452/1997 tanggal 1 Desember 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak PN & D telah diterbitkan SKPKBT Pajak Penghasilan Badan Tahun 1992 No. No.00005/306/92/051/97.

5. Atas SKPKBT tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan Surat No.71/MG/KEU/PAS/1998 tanggal 3 Maret 1998 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tanggal 3 Maret 1998 dan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep.241/PJ.45/1999 tanggal 29 Januari 1999 yang menolak keberatan Pemohon dan Pemohon mengajukan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan SKPKBT tersebut.

Dalam sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 berserta penjelasannya, kepada Terbanding telah diminta untuk membuktikan adanya data baru/novum sebagai syarat penerbitan SKPKBT, namun Terbanding menyatakan bahwa data yang dianggap sebagai novum atau data baru yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah buku, dokumen dan catatan yang digunakan Pemohon dalam pembukuannya.

Terbanding memberikan contoh adalah koreksi negatif penyusutan yang diambil dari daftar harta yang digunakan Pemohon untuk menghitung penyusutannya, sehingga Terbanding menyatakan bahwa sebenarnya data yang digunakan Pemeriksa bukan merupakan novum/data baru.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dalam persidangan tersebut, data baru/novum yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT adalah tidak ada, sehingga penerbitan SKPKBT tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan karenanya SKPKBT tersebut harus dibatalkan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru