Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Surat Tagihan Pajak atas Keterlambatan Penyetoran Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPH Psl 21
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 07 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02609/PP/M.III/99/2004

Jenis Pajak                     : Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun Pajak                   : 2002
Pokok Sengketa              : Pengenaan Surat Tagihan Pajak karena Keterlambatan Penyetoran Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Tergugat           :

Pengenaan Surat Tagihan Pajak dilakukan karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Menurut Penggugat        :

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikirimkan lewat Kantor Pos Tercatat (Kilat Khusus) tanggal 31 Maret 2003, tepat waktu batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga tidak terlambat melapor Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pendapat Majelis           :

Berdasarkan pemeriksaan atas lembar pengawasan arus dokumen penyampaian Surat Pemberitahuan Masa diperoleh petunjuk sebagai berikut :

Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak November 2002 disampaikan Penggugat ke KPP terkait pada tanggal 27 Desember 2002.

Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Desember 2002 disampaikan Penggugat ke KPP terkait pada tanggal 21 Januari 2003.

Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan “Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun”.

Berdasarkan bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Masa serta ketentuan perundang-undangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk masa pajak November dan Desember 2002 dari yang seharusnya telah diatur oleh ketentuan undang-undang yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak.

Karena Penggugat melakukan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk masa pajak November dan Desember 2002 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 atas keterlambatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Setoran Pajak diperoleh petunjuk sebagai berikut :

Surat Setoran Pajak untuk masa pajak Maret 2002 disetorkan pada tanggal 12 April 2002.

Surat Setoran Pajak untuk masa pajak Mei 2002 disetorkan 11 Juni 2002.

Surat Setoran Pajak untuk masa pajak September 2002 disetorkan pada tanggal 14 Oktober 2002.

Surat Setoran Pajak untuk masa pajak November 2002 disetorkan pada tanggal 16 Desember 2002.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir”.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak menyatakan “Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir”.

Berdasarkan bukti berupa Surat Setoran Pajak dan ketentuan-ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Maret, Mei, September dan November 2000.

Karena Penggugat melakukan keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Maret, Mei, September, dan November 2002, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 atas keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Karenanya pengenaan Surat Tagihan Pajak sudah benar dan tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru