Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
BPK Tidak Dipersulit Ditjen Pajak
Ditulis oleh Harian Kompas   
Tuesday, 04 March 2008

AUDIT PAJAK
JAKARTA, KOMPAS-Direktur Jenderal Pajak menyatakan tidak mempersulit Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit pajak.

"Kendala yang ditemui hanya merupakan kendala teknis, "ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Djoko Slamet Suryoputro di Jakarta, Kamis (28/2).

Dia secara khusus menanggapi berita Kompas dari sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 soal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kompas, 28/2).

Ditjen Pajak, kata Djoko, tidak pernah mempersulit BPK untuk memperoleh data-data dan dokumen yang dibutuhkan dalam audit, jika sesuai dengan prosedur.

Pemberian data dan informasi kepada BPK, tutur Djoko, dilakukan setelah ada izin tertulis dari menteri keuangan kepada pejabat pajak untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam audit.

Menurut Djoko, modernisasi pendataan dan dokumentasi perpajakan dengan sistem komputerisasi cenderung tidak menyulitkan petugas pajak dalam mencari data.

Namun, ia mengakui, masih ada petugas yang kurang berpengalaman dalam melayani pemeriksaan BPK sehingga perlu ada evaluasi.

Kendala lain adalah dokumen pajak yang diminta oleh BPK terkadang kurang jelas sehingga memerlukan klarifikasi. Permintaan dokumen oleh BPK terkadang juga tidak sesuai dengan data yang ingin diperiksa sehingga ada revisi permintaan.

"Sepanjang dokumen yang diminta sesuai dengan prosedur, serta hak dan wewenang Ditjen Pajak, data itu akan secepatnya diberikan kepada BPK, "ujar Djoko.

Mantan Ketua BPK, Satrio B Joedono, didalam sidang MK, yang menjadi ahli dari pihak pemerintah, mengakui sulit untuk memeriksa kantor pajak.

Padahal, lanjut Satrio, BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri sehingga tidak bisa dihalangi oleh siapa pun dalam pemeriksaan keuangan negara.

Kendala yang dialami BPK itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan kekesalan. Untuk itu, Satrio meminta Ditjen Pajak dan BPK lebih kooperatif untuk mengatasi persoalan itu.

Sumber : Harian Kompas
Tanggal: 04 Maret 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru