Kurs Pajak
23 Juli 2014 - 05 Agustus 2014
Rp
Negara
11.666,00
Amerika S.(USD)
10.934,03
Australia (AUD)
9.390,00
Brunei Darussalam (BND)
12,01
Burma (BUK)
10.854,18
Canada (CAD)
1.879,60
China (CNY)
2.117,40
Denmark (DKK)
15.788,38
EURO (EUR)
1.505,04
Hongkong (HKD)
193,83
India (INR)
19.960,32
Inggris (GBP)
115,0029
Jepang (JPY)
11,33
Korea (KRW)
41.289,45
Kuwait (KWD)
3.665,03
Malaysia (MYR)
1.882,04
Norwegia (NOK)
118,13
Pakistan (PKR)
267,87
Philipina (PHP)
3.110,33
Saudi A. (SAR)
10.156,19
Selandia B.(NZD)
9.387,89
Singapura (SGD)
89,58
Sri Lanka (LKR)
1.707,64
Swedia (SEK)
12.995,99
Swiss (CHF)
362,96
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Penting, Penentuan Cara Penyelesaian Kasus Pajak
Ditulis oleh Rakyat Merdeka   
Friday, 15 February 2008

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dipandang harus segera memutuskan besaran jumlah pajak PT Asian Agri Group (AAC), sekaligus mekanisme yang harus ditempuh perusahaan itu untuk membayar pajak yang masih kurang terbayarkan.

Ekonom CSIS Pande Radja Silalahi mengatakan, jika besaran jumlah yang dituduhkan tidak disepakati atau ditolak pihak A AG, maka kasus tersebut harus dibawa ke Majelis Pertimbangan Pajak. Selanjutnya, majelis inilah yang akan menentukan kebenaran dari besaran jumlah yang perlu dieksekusi oleh aparat. "Pertimbangannya adalah efisiensi waktu untuk menjamin kepastian iklim berusaha di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, semua proses tersebut baru bisa berjalan baik, apabila data-data untuk mendukung sudah lengkap. "Prinsipnya, harus eepat dan transparan untuk kebaikan semua pihak," tandasnya. Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan, penyelidikan kasus dugaan penggelapan pajak AAC ditargetkan selesai Maret mendatang. Pihak kantor pajak belum bisa memutuskan mekanisme penyelesaian yang dipilih. Apakah melalui out of court settlement sebagaimana diatur dalam UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti yang pernah dilakukan terhadap PT Ramayana Lestari Sentosa.

Seperti ditegaskan anggota Komisi III DPR Andin Kasim, percepatan penyelesaian pajak erat kaitannya dengan pemasukan negara. "Ditjen Pajak harus profesional menuntaskan kasus perpajakan," tegasnya. Ikhwal perkara pajak A AG yang diungkapkan Ditjen Pajak, instansi ini mencurigai adanya transfer of pricing ekspor CPO.

Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Rosediana Suharto menyebutkan, tudingan itu harus disertai bukti-bukti otentik. Soalnya, menjual dengan harga lebih murah belum tentu indikasi telah terjadi transfer of pricing. Apalagi, harga Rotterdam yang menjadi patokan bukanlah harga diterima eksportir, lantaran masih banyak faktor pengurangan harga, seperti biaya, asuransi dan transportasi. "Kalau hanya beberapa dolar lebih murah dari harga rujukan, itu bukanlah transfer of pricing," tegasnya.

Rakyat Merdeka; Kamis, 14 Feb 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru