Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Mesin Restrukturisasi Tekstil Bebas PPN
Ditulis oleh Investor Daily Indonesia   
Thursday, 11 September 2008
JAKARTA,Menteri Keuangan (Menkeu) akhirnya membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi program restrukturisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mulai tahun ini.

Dengan adanya pembebasan pajak itu, perusahaan pertekstilan yang mengajukan bantuan peningkatan teknologi mesin pertekstilan mendapatkan dua fasilitas, yakni pembebasan bea masuk (BM) impor mesin sebagai barang modal dan penghapusan PPN 10%.
           
Pembebasan PPN mesin restrukturisasi tekstil tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati No S-459/MK.03/2008 kepada Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (BPN-API) tentang Keringanan Pajak terhadap Dana Program Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
           
“Perusahaan pertekstilan (wajib pajak) yang hendak mengajukan permohonan pembebasan PPN impor permesinan harus memiliki surat keterangan bebas (SKB) yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak di lokasi wajib pajak (perusahaan) terdaftar,” kata Menkeu dalam surat tertanggal 3 September 2008 itu.
           
Direktur Industri Tekstil Departemen Perindustrian (Depperin) Aryanto Sagala mengatakan, fasilitas tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban usaha industriawan pertekstilan.

Dengan demikian, pertumbuhan kinerja ekspor komoditas strategis ini dapat lebih dioptimalkan di masa depan. “Dengan adanya investasi permesinan itu, secara otomatis penyerapan tenaga kerja akan meningkat,” kata Aryanto di Jakarta, Rabu (10/8).

Keluarnya surat itu, lanjut dia, merupakan hasil lobi sejumlah produsen pertekstilan dalam naungan API kepada Menkeu pada September 2007. Mereka meminta agar PPN dan PPh (pajak penghasilan) untuk impor mesin-mesin pertekstilan dihapuskan.

“Tapi yang dikabulkan hanya penghapusan PPN karena dianggap negara sebagai pendapatan sehingga bukan mengurangi harga mesin, sementara PPh tetap dikenakan sesuai ketentuan (30%),” terang Aryanto.

Secara terpisah, Ketua Umum API Benny Soetrisno meminta agar penghapusan PPN dalam rangka restrukturisasi mesin pertekstilan dapat berlaku surut sehingga para pemohon program peningkatan teknologi industri pertekstilan pada 2007 bisa turut memperoleh pembebasan PPN.

“Saya masih akan mencari waktu untuk bertemu dengan Dirjen Pajak (Darmin Nasution) tentang isi surat tersebut termasuk apakah bisa berlaku surut atau sebaliknya. Pada dasarnya, isi surat itu sudah mencerminkan keinginan kami,” kata Benny.

Dua Perusahaan Mundur
           
Aryanto Sagala menambahkan, hingga minggu kedua September 2008 tercatat 177 perusahaan tekstil skala besar berinvestasi guna merestrukturisasi mesin produksi berkat bantuan Depperin. Total investasi mesin yang ditanam mencapai Rp 2,24 triliun.

“Jumlah itu berkurang dua perusahaan yang menyatakan mundur. Satu perusahaan telat dalam mengimpor mesin, sedangkan satu lagi diduga menurunkan nilai mesin untuk menghidari pajak,” paparnya.
           
Dari jumlah investasi itu, lanjut dia, Depperin akan mengucurkan subsidi bunga sekitar 10% dengan total Rp 216 miliar. Alokasi anggaran yang diterima Depperin dalam merealisasikan subsidi restrukturisasi mesin tekstil 2008 mencapai Rp 285 miliar. (dry)


Sumber : Investor Daily Indonesia
Tanggal: 11 September 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru