Kurs Pajak
26 November 2014 - 02 Desember 2014
Rp
Negara
12.158,00
Amerika S.(USD)
10.484,37
Australia (AUD)
9.337,76
Brunei Darussalam (BND)
11,64
Burma (BUK)
10.768,30
Canada (CAD)
1.982,87
China (CNY)
2.037,33
Denmark (DKK)
15.160,27
EURO (EUR)
1.567,36
Hongkong (HKD)
196,38
India (INR)
19.066,87
Inggris (GBP)
102,9643
Jepang (JPY)
10,93
Korea (KRW)
41.707,81
Kuwait (KWD)
3.621,66
Malaysia (MYR)
1.790,88
Norwegia (NOK)
119,59
Pakistan (PKR)
269,98
Philipina (PHP)
3.240,21
Saudi A. (SAR)
9.556,53
Selandia B.(NZD)
9.335,61
Singapura (SGD)
92,75
Sri Lanka (LKR)
1.636,65
Swedia (SEK)
12.612,25
Swiss (CHF)
370,50
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Dirjen pajak Minta RI Tak Disamakan dengan Amerika
Ditulis oleh Okezone.com   
Tuesday, 16 April 2013

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi Online. Besaran pajak tersebut, nantinya akan ditetapkan berdasarkan transaksi.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, untuk menerapkan pajak tersebut, maka transaksi dan perusahaan harus terhubung dengan DJP. "PPN kan berdasarkan transaksi," jelas Fuad di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Fuad mengatakan, nantinya perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus terhubung online dengan DJP. Oleh karena itu, dia mengklaim DJP telah mempelajari sistem-sistem seperti di E-Bay.

"Temen-temen di pajak sudah mempelajari. Tapi ini kan kembali ke kecanggihan kita, harus maklum dong jangan disamain Amerika Serikat (AS) dengan kita, mereka kan pencipta IT kita kan pengikut sehingga telat gitu," tambah dia.

Fuad mengatakan regulasi bukan suatu masalahnya, yang terpenting mampu apa tidak untuk mendeteksi transaksi Online.

Sebelumnya, dia mengtakan potensi pajak dari transaksi online memang cukup besar, meskipun belum mencapai triliunan. Oleh karena itu, dia mengatakan kesempatan untuk merancang aturannya masih ada.
 
Fuad menambahkan, DJP akan mulai mengkaji dengan mempelajari aturan di beberapa negara yang sudah menerapkan. "Karena legal framework-nya harus kita siapkan selama ini belum ada pajaknya, tapi nilai transaksinya terus memperbesar," tutupnya. (mrt)

Sumber : Okezone.com
Tanggal: 15 April 2013

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru