Kurs Pajak
29 Oktober 2014 - 04 November 2014
Rp
Negara
12.038,00
Amerika S.(USD)
10.576,54
Australia (AUD)
9.448,36
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,02
Canada (CAD)
1.967,32
China (CNY)
2.049,74
Denmark (DKK)
15.261,50
EURO (EUR)
1.551,78
Hongkong (HKD)
196,37
India (INR)
19.353,49
Inggris (GBP)
111,7762
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.619,86
Kuwait (KWD)
3.682,29
Malaysia (MYR)
1.827,94
Norwegia (NOK)
116,96
Pakistan (PKR)
268,78
Philipina (PHP)
3.208,01
Saudi A. (SAR)
9.497,03
Selandia B.(NZD)
9.446,43
Singapura (SGD)
92,08
Sri Lanka (LKR)
1.660,50
Swedia (SEK)
12.649,64
Swiss (CHF)
372,01
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Kasus Adaro sebaiknya ditangani aparat
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Tuesday, 17 June 2008

JAKARTA: Penuntasan kasus PT Adaro Indonesia lebih tepat ditangani penegak hukum dibandingkan dengan penanganan parlemen karena bisa menciptakan bias politik yang justru dikhawatirkan membuat kasus tersebut menjadi kabur.

Ekonom Fadhil Hasan mengatakan parlemen lebih baik mengajukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang strategis. Kasus dugaan transfer pricing dan penggelapan pajak Adaro, katanya, murni aksi korporasi yang berada di luar domain legislatif.

"Kecurigaan transfer pricing sah saja bila ditindaklanjuti oleh pemilik domain, seperti Kejagung, KPK, dan Ditjen Pajak. Kalau diambil alih DPR, persoalan tidak lagi fokus sehingga bisa ciptakan politisasi kasus," katanya di Jakarta, kemarin.

Tugas DPR, katanya, mengawasi penanganan kasus ini supaya benar-benar dilakukan dengan tepat oleh perangkat pemerintah yang ada. Dia mengkhawatirkan hak angket DPR justru menjadi pintu bagi Adaro untuk menghilangkan jejak, yang justru merugikan apabila ternyata perusahaan itu memang bersalah.(Bisnis/raf) Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 17 Juni 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru