Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Sri Mulyani Pastikan Sudah Perhitungkan Defisit APBN
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah menyepakati alokasi sebesar Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ia memastikan, anggaran itu sudah memperhitungkan postur defisit yang dirancang sebesar 2,29 – 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Prabowo – Gibran) terkait penetapan anggaran program prioritas itu.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp 71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29 – 2,82 persen. Jadi, angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas, tapi sudah di dalamnya. Pada saat kita menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) tanggal 16 Agustus, sudah ada mengenai program Makan Bergizi Gratis ini,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk ‘Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025’, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, (24/7).
Ia pun menuturkan, postur RAPBN 2025 sebesar Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis telah disepakati oleh Jokowi. Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menyusun RAPBN melalui sidang kabinet tersendiri di bawah pimpinan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lalu dilanjutkan pada sidang kabinet paripurna yang diampu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan tetap berkonsultasi bersama tim Prabowo – Gibran.
“Penetapan anggaran ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Saya tegaskan kembali bahwa APBN dikelola secara hati-hati, tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya. Karena ini adalah instrumen pentingnya akan menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang,” ujar Sri Mulyani.
Ia pun memastikan bahwa selama ini komunikasi pemerintah berjalan dengan baik untuk menjaga komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang pruden, hati-hati, dan tetap sehat.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran Thomas Djiwandono berpandangan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun merupakan angka yang sangat baik. Terlebih, anggaran tersebut ditetapkan dari hasil koordinasi yang intensif antara pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dengan tim Prabowo – Gibran.
“Anggaran sebesar Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN program Makan Bergizi Gratis harus dilakukan bertahap dengan perencanaan yang matang dan perbaikan-perbaikan setiap tahun sehingga pelaksanaannya akan mencapai titik 100 persen secepat-cepatnya,” kata Thomas.
Ia memastikan, anggaran tersebut akan dioptimalkan dengan mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis secara matang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai tahun 2024.
“Hal ini agar jumlah coverage program Makan Bergizi Gratis bisa semaksimal mungkin berdasarkan prioritas daerah-daerah yang membutuhkan. Kami punya cukup waktu untuk terus menyempurnakan perencanaan program-program unggulan tersebut sehingga nanti pada pelaksanaannya bisa jauh lebih baik,” pungkas Thomas.
Comments