Vietnam Perpanjang Pemotongan Pajak Lingkungan untuk Kendalikan Ekonomi dan Inflasi
Pajak.com, Hanoi – Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam telah resmi mengeluarkan resolusi yang memperpanjang pemotongan tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, minyak, dan pelumas hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Vietnam Nguyễn Văn Thắng, penghapusan pemotongan pajak yang direncanakan mulai 1 Januari 2025 dapat berdampak negatif terhadap perekonomian.
“Pajak lingkungan yang lebih tinggi dapat meningkatkan harga ritel, memicu inflasi, dan menghambat target pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam pertemuan dengan Komite Tetap, dikutip Pajak.com dari laman Asianetwork pada Minggu (29/12).
Perubahan Tarif Pajak
Sebelumnya, tarif pajak perlindungan lingkungan ditetapkan sebesar:
- 4.000 dong Vietnam per liter untuk bensin (tidak termasuk etanol),
- 3.000 dong Vietnam per liter untuk bahan bakar jet,
- 2.000 dong Vietnam per liter untuk solar,
- 1.000 dong Vietnam per liter untuk minyak tanah,
- 2.000 dong Vietnam per liter untuk minyak bakar dan pelumas,
- 2.000 dong Vietnam per kilogram untuk cairan grease.
Dengan perpanjangan ini, tarif yang berlaku adalah:
- 2.000 dong Vietnam per liter untuk bensin,
- 600 dong Vietnam per liter untuk minyak tanah,
- 1.000 dong Vietnam per liter untuk bahan bakar jet, solar, minyak bakar, minyak pelumas, dan cairan grease.
Adapun, kebijakan ini diterapkan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha.
Di sisi lain, Ketua Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional Lê Quang Mạnh, menyatakan bahwa mayoritas anggota mendukung kebijakan ini. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa pemotongan pajak tidak memengaruhi anggaran negara yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
“Pemerintah harus melakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini serta mempertimbangkan penerapannya pada tahun 2026,” kata Ketua Komite Hukum Majelis Nasional Hoàng Thanh Tùng.
Ia juga mengingatkan agar penghapusan pemotongan dilakukan bertahap demi memberikan waktu bagi masyarakat dan dunia usaha untuk menyesuaikan diri.
Ketua Majelis Nasional Trần Thanh Mẫn, mengusulkan penerapan jadwal kenaikan pajak secara bertahap sesuai Resolusi 579/2018/UBTVQH14. Ia menekankan pentingnya memastikan tarif pajak mencerminkan tren harga minyak mentah global dan komitmen Vietnam terhadap perlindungan lingkungan serta perubahan iklim.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Majelis Nasional, Nguyễn Thị Thanh, menyampaikan bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Resolusi ini pun disetujui secara bulat oleh anggota Komite Tetap.
Comments