Utang Indonesia Tembus Rp 8.338 Triliun, Sri Mulyani: Enggak Ada Masalah
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan utang negara Indonesia tembus angka Rp 8.338 triliun hingga 30 April 2024 dengan rasio utang mencapai 36,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, rasio utang ini tidak masalah karena masih di bawah ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam regulasi ini batas rasio utang adalah sebesar 60 persen terhadap PDB.
“Kalau kita lihat dari sisi rasio utang Indonesia terhadap GDP (gross domestic product), rasio kita meski dalam situasi syok tahun 2020 yang defisitnya melonjak dari 6,1 persen, tapi kita bisa konsolidasi fiskal dalam waktu yang sangat segera, sehingga dari sisi rasio utang kita naik, kemudian sekarang turun. Jadi, pengelolaan utang negara tidak terlepas dari kebijakan ekonomi makro sebuah negara, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) formatnya baik—menunjukkan langkah-langkah yang masuk akal, defisit stabil, menghasilkan pertumbuhan. Jadi, utang negara enggak ada masalah harusnya, tapi memang angka nominal naik terus. Nah, ini masyarakat jadi histeris, tadinya Rp 5.000 triliun, sekarang Rp 8.000 triliun, jadi Rp 9.000 triliun, itu padahal rasio pada PDB jauh lebih gede,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip Pajak.com, (14/6).
Ia memastikan bahwa pemerintah sangat memerhatikan dengan hati-hati rasio utang terhadap PDB pada setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya menjaga pengelolaan APBN yang pruden.
Menilik data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 36,5 persen per 30 April 2024. Adapun besaran PDB tercatat sebesar Rp 22.830 triliun. Rasio utang tersebut lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 utang negara tercatat Rp 4.786,58 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 30,2 persen. Kala itu, PDB tertekan menjadi Rp 15.834 triliun.
Kemudian pada tahun 2020, rasionya utang melonjak menjadi 39,4 persen yang dipicu oleh penurunan PDB Indonesia pada masa pandemi COVID-19 yang sebesar Rp 15.434 triliun. Di sisi lain, besaran utang melonjak menjadi Rp 6.079,17 triliun.
“Jangan lupa, kami juga sudah berdiskusi dengan bapak dan ibu (anggota Komisi XI DPR), pandemi COVID-19 membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun belanja negara untuk tambahan. Di sisi lain, pendapatan negara turun 19 persen karena ekonomi berhenti. Maka, defisit tinggi,” jelas Sri Mulyani.
Kendati demikian, rasio utang tahun 2021 naik menjadi 40,7 persen karena PDB ditetapkan sebesar Rp 16.971 triliun sedangkan total utang Rp 6.913,98 triliun. Pada 2022, rasio utang terhadap PDB kembali menurun menjadi 39,7 persen. Rasio ini adalah faktor dari kenaikan PDB menjadi Rp 19.588 triliun, meski utang tembus Rp 7.776,74 triliun. Penurunan rasio utang berlanjut pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 39,2 persen dengan PDB Rp 20.892 triliun dan utang Rp 8.163,07 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa utang jatuh tempo Pemerintah Indonesia mencapai Rp 800,33 triliun pada 2025. Meski demikian, jatuh tempo ini bukan masalah apabila pemerintahan dan perekonomian nasional yang stabil.
“Jatuh tempo dari utang pemerintah, ini yang sering kemudian menimbulkan banyak sekali yang menganalisa—ada yang khawatir. Jadi, kalau pengelolaan itu, ada pokok yang jatuh tempo, risiko yang dihadapi oleh suatu negara bukan pada magnitude-nya, tapi apakah kemampuan negara tersebut melakukan revolving pada biaya yang dianggap fair, itu menjadi salah satu bentuk risiko. Kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil, karena market beranggapan ‘oh negara ini tetap sama, tetap stabil’,” pungkas Sri Mulyani.