Tingkatkan Kepercayaan Publik, Bea Cukai Lanjutkan Penyelarasan Sistem IT
Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) lanjutkan penyelarasan sistem informasi dan teknologi (IT) dalam program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja, kredibilitas, serta kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Bea Cukai dituntut untuk selalu dinamis dan responsif dalam menjalankan fungsinya sebagai revenue collector, trade facilitator, industrial assistance, dan community protector. Dalam menghadapi hal tersebut, Bea Cukai telah beberapa kali melaksanakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1990-an. Setiap program dalam PRKC selalu dirancang dengan tujuan agar masyarakat semakin puas dengan kinerja Bea Cukai, sehingga kredibilitas dan marwah institusi selalu terjaga, dan pada akhirnya kepercayaan publik terus meningkat,” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (28/6).
Ia menegaskan bahwa PRKC yang dilakukan Bea Cukai saat ini menitikberatkan perbaikan pada penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis yang berbasis IT. Secara struktur, PRKC terdiri dari 4 inisiatif strategis yang menjadi pilar utama, yaitu penguatan integritas dan kelembagaan, penguatan pelayanan dan pemeriksaan, penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.
“Pelaksanaan PRKC juga dibuat quickwins, yaitu program unggulan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan guna menjawab tuntutan yang tinggi dari masyarakat. Beberapa quickwins yang diinisiasi Bea Cukai, antara lain adalah perbaikan layanan barang penumpang, barang kiriman, barang pekerja migran Indonesia, rush handling, dan National Logistic Ecosystem (NLE),” urai Encep.
Pemilihan layanan dalam quickwins dilatarbelakangi oleh sifat layanan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Melalui perbaikan layanan tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Bea Cukai.
“Namun, kami tidak memungkiri dalam setiap program akan ada tantangan atau hambatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antarunit. Hal ini dilatarbelakangi adanya temuan kurang bersinerginya antara pemilik proses bisnis dengan pengembang IT. Akibatnya, terdapat beberapa proses bisnis yang masih tidak terakomodasi dari sisi pengembangan IT,” ungkap Encep.
Sebaliknya, pengembangan IT yang mengedepankan simplifikasi terkadang tidak didukung regulasi dari sisi proses bisnis. Oleh karena itu, Bea Cukai memandang perlu terus melakukan penyelarasan antara proses bisnis dengan pengembangan IT.
“Program penyelarasan proses bisnis IT ini menjadi terobosan, dikarenakan program ini seperti menjadi pemecah kebuntuan komunikasi pemilik proses bisnis dengan pengembang IT. Secara keseluruhan, penyelarasan proses bisnis IT merupakan fondasi utama dalam mencapai tujuan reformasi kepabeanan dan cukai yang berkelanjutan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan,” kata Encep.
Comments