Sri Mulyani Serukan ASEAN Perkuat Ekonomi Regional di Tengah Gempuran Tarif Dagang AS
Pajak.com, Kuala Lumpur – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa ASEAN harus berdiri lebih solid dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang makin tidak menentu, terutama akibat kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump. Dengan kekuatan ekonomi gabungan mencapai 3 triliun dolar AS dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, ASEAN disebut memiliki potensi besar untuk memperkuat kerja sama regional.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9–10 April 2025. Pertemuan ini berlangsung di tengah suasana global yang memanas akibat perang dagang antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta kebijakan tarif resiprokal yang kini telah berdampak luas pada mitra dagang utama AS, termasuk negara-negara ASEAN.
“Kebijakan Amerika Serikat tersebut meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system) seperti WTO dan Bretton Wood Institutions,” ujar Sri Mulyani dalam sesi diskusi bersama para menteri, dikutip Pajak.com pada Jumat (11/4/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa sistem tersebut sebenarnya dirancang oleh AS pasca Perang Dunia II untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global, namun kini justru ditinggalkan karena dianggap tidak lagi menguntungkan.
Pertemuan AFMGM diawali dengan sesi tertutup (retreat) para Menteri Keuangan ASEAN yang membahas kebijakan Liberation Day milik Trump, yaitu kebijakan penerapan tarif dagang resiprokal kepada lebih dari 60 negara yang dinilai merugikan pasar AS. Negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS atau dianggap memanfaatkan pasar secara tidak adil menjadi sasaran langsung dari tarif ini.
Dampaknya pun merambat cepat. RRT melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas AS dengan menaikkan tarif hingga 125 persen. Perang tarif dua negara ekonomi terbesar dunia ini menciptakan tekanan besar terhadap perdagangan internasional, rantai pasok global, dan kestabilan harga di pasar dunia.
ASEAN Solid Hadapi Risiko, Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi
Seluruh Menteri Keuangan ASEAN menyampaikan pandangan dan kondisi terkini dari negara masing-masing. Konsensus pun terbentuk, yakni kebijakan dagang sepihak ini berpotensi memicu perlambatan ekonomi global dan mendorong tekanan inflasi secara luas.
Dalam menanggapi situasi tersebut, ASEAN dinilai harus memperkuat koordinasi regional untuk menjaga stabilitas. “ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai 3 triliun dolar AS dan populasi di atas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional,” tegas Sri Mulyani.
Di sisi lain, Indonesia memilih pendekatan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah terus mendorong reformasi struktural melalui deregulasi dan penghapusan hambatan investasi dan perdagangan dalam negeri. Upaya ini dilakukan seiring dengan intensifikasi diplomasi ekonomi ke berbagai negara, termasuk melalui jalur ASEAN.
Langkah ini juga sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti memperjuangkan tatanan perdagangan global yang adil dan saling menguntungkan.
Pertemuan AFMGM 2025 menandai titik penting dalam upaya ASEAN membentuk respons kolektif terhadap tekanan global. Di tengah ketidakpastian, solidaritas dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan kawasan dan melindungi kepentingan ekonomi masing-masing negara anggota.
Comments