Sri Mulyani Sebut Indonesia Masuk Daftar Negara Sasaran Perang Tarif Trump
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara yang menjadi target kebijakan perang tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia menempati peringkat ke-15 dalam daftar negara yang mencatatkan surplus perdagangan terhadap AS, sehingga berpotensi terkena dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan secara sepihak.
“The war game adalah sekarang di bidang ekonomi trade yang tadinya berdasarkan rule based sekarang bisa secara sepihak diubah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Pajak.com pada Jumat (15/3/2025).
Menurutnya, Trump menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS, yang berarti AS mengalami defisit perdagangan dengan negara tersebut. Dalam daftar tersebut, negara seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jerman, Irlandia, Jepang, dan Korea Selatan juga masuk sebagai sasaran.
“Kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia ini akan menjadi target yang cukup nyata,” lanjutnya.
Dampak Besar bagi Indonesia
Jika kebijakan tarif ini diberlakukan kepada semua negara dengan surplus perdagangan, Indonesia berpotensi menghadapi berbagai konsekuensi ekonomi. Menurut Sri Mulyani, dampaknya akan terasa pada rantai pasok manufaktur dan sektor digital yang dapat mengalami kenaikan biaya serta disrupsi besar.
“Ini akan berpotensi menciptakan biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat, rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas dan sentimen market akan terus menerus terayun-ayun,” jelasnya.
Sri Mulyani bilang, gejolak ini juga bisa mempengaruhi harga komoditas yang sejak akhir 2023 telah mengalami koreksi setelah sebelumnya melonjak akibat perang Ukraina.
“Sejak tahun 2023 akhir tahun, kita semua tahu sesudah perang Ukraina tahun 2022 awal, harga komoditas melambung tinggi di tahun 2022 dan 2023, namun hanya bertahan sekitar 18 bulan. Pada paruh kedua, banyak komoditas itu terkoreksi harganya,” ungkap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini semakin tidak menentu. Konsep perdagangan berbasis pertemanan atau friendshoring yang sebelumnya dianggap aman, kini tidak lagi relevan.
“Selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friend-nya Amerika dan Kanada itu?” katanya.
Dengan situasi ini, berbagai negara kini mulai mempertimbangkan strategi baru dalam investasi, relokasi industri, dan rekonstruksi rantai pasok global. Alternatif seperti ASEAN dan BRICS semakin menjadi pilihan bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap AS.
“Berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif, meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga,” jelas Sri Mulyani.
Adapun, Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota organisasi BRICS sejak 6 Januari 2025. Organisasi yang namanya merupakan singkatan dari nama-nama negara pendirinya menerima Indonesia menjadi negara kesepuluh sebagai anggota.
BRICS merupakan organisasi ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Perlahan, BRICS malah berangsur menjelma sebagai kekuatan geopolitik dunia yang bahkan bisa menjadi pesaing Group of Seven (G7) yang dihuni negara-negara maju.
Salah satu manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai anggota BRICS adalah dalam hal perpajakan. Bergabung dengan BRICS dapat menjanjikan kerja sama multilateral yang intens antaranggota dan juga negara mitra. Kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif dalam pasar perdagangan internasional serta peluang investasi menjadi semakin terbuka lebar bagi Indonesia.
Comments