Singapura Tawarkan Diskon Tarif Pajak Karbon Hingga 76 Persen
Pajak.com, Singapura – Pemerintah Singapura tawarkan insentif pajak karbon berupa diskon tarif hingga 76 persen bagi perusahaan penyulingan dan petrokimia untuk tahun 2024 dan 2025. Kebijakan ini dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut mengatasi tekanan biaya dan tetap bersaing dengan pesaing global.
Menurut laporan Reuters, Pemerintah Singapura akan memberikan potongan harga hingga 76 persen dari tarif pajak karbon yang direncanakan. Keringanan ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan tersebut bertahan di tengah persaingan dengan pabrik baru di Tiongkok dan Timur Tengah.
Firma konsultan FGE dan Wood Mackenzie memperkirakan bahwa biaya pajak karbon akan berkisar antara 80 sen hingga 1 dollar AS per barel bahan baku minyak mentah, berdasarkan tarif emisi 25 dollar AS per ton. Ini akan menjadi sekitar seperempat dari margin keuntungan saat ini yang dinikmati oleh penyulingan di Singapura.
Dengan tarif pajak emisi karbon baru yang berlaku sejak 1 Januari 2024, perusahaan yang menghasilkan lebih dari 25.000 ton karbon setiap tahunnya diwajibkan membayar 25 dollar AS per ton hingga tahun 2025. Tarif ini meningkat tajam dari 5 dollar AS per ton pada periode 2019–2023.
Pemerintah Singapura telah mengumumkan bahwa tarif pajak karbon akan naik menjadi 45 per ton dollar AS pada tahun 2026–2027 dan antara 50 dollar AS hingga 80 dollar AS per ton pada tahun 2030. Namun, perusahaan besar di sektor penyulingan dan hilir telah diberikan potongan harga transisional untuk mengurangi beban pajak tambahan, sehingga tarif pajak karbon menjadi antara 6 dollar AS dan 10 dollar AS per ton emisi.
Singapura memiliki tiga penyulingan dengan kapasitas gabungan 1,119 juta barel per hari, yang dioperasikan oleh Shell, Exxon Mobil Corp, dan Singapore Refinery Co (SRC), sebuah usaha patungan antara Chevron dan Singapore Petroleum Co yang sepenuhnya dimiliki oleh PetroChina.
Walaupun keuntungan dari perusahaan penyulingan minyak sempat naik selama tahun 2020 hingga 2022 karena masalah perdagangan minyak Rusia setelah perang di Ukraina dan meningkatnya permintaan setelah pandemi COVID-19, sekarang keuntungan tersebut sudah turun dan hanya tinggal separuh dari jumlah tertinggi yang pernah dicapai pada bulan Februari lalu.
Shell menolak untuk memberikan komentar, sementara juru bicara ExxonMobil menyatakan bahwa mereka tidak dapat membahas masalah rahasia. SRC, melalui juru bicaranya, menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Singapura melalui kemitraan yang erat dan dialog yang berkelanjutan.
“Singapore Refining Company tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah Singapura melalui kemitraan yang erat dan dialog yang berkelanjutan,” kata juru bicara SRC, dikutip Pajak.com, pada Sabtu (15/06).
Keringanan pajak ini diharapkan akan berlaku setidaknya hingga tahun 2025, dengan tarif “diskon” yang akan dibahas kembali pada tahun 2026 atau setelahnya. Pemerintah Singapura juga telah memperkenalkan kerangka kerja transisi pada tahun 2023 untuk mendukung perusahaan di sektor yang intensif emisi dalam transisi energi mereka.
“Potongan harga hanya akan diberikan untuk proporsi emisi perusahaan, dan didasarkan pada standar efisiensi yang diakui secara internasional jika tersedia, atau ambisi dan ketangguhan rencana dekarbonisasi perusahaan,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.
Durasi kerangka kerja ini akan bergantung pada perkembangan harga karbon secara internasional dan kemajuan teknologi dekarbonisasi. Perusahaan akan diberikan pemberitahuan yang cukup sebelumnya tentang perubahan untuk memfasilitasi perencanaan bisnis. Yang jelas, peningkatan pajak karbon ini telah menjadi topik hangat di sektor penyulingan Singapura, terutama setelah penjualan fasilitas penyulingan dan petrokimia Bukom dan Pulau Jurong milik Shell di tengah persaingan yang ketat.