Prabowo Beri Tugas Airlangga Hingga Sri Mulyani untuk Negosiasi Tarif Trump
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto turun langsung menangani isu perdagangan global yang memanas usai Amerika Serikat (AS) resmi mengenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap ekspor Indonesia. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 7 April 2025, Prabowo memberi mandat khusus kepada jajaran ekonomi Kabinet Merah Putih untuk memimpin negosiasi dengan AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang komprehensif.
“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu [Sugiono] dan Menteri Keuangan [Sri Mulyani] sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujarnya kepada media usai rapat, di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (8/4/2025).
Ia juga menegaskan bahwa posisi resmi Indonesia akan disampaikan sebelum kebijakan tarif mulai berlaku pada 9 April 2025. “Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” tambahnya.
Langkah cepat ini muncul menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor terhadap Indonesia. Produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, furnitur, udang, dan hasil perikanan kini terancam kehilangan daya saing di pasar AS. Pemerintah Indonesia menyadari dampak strategis kebijakan ini terhadap ekspor nasional dan stabilitas ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, isu nilai tukar rupiah juga menjadi sorotan. Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi secara langsung kepada publik pada Selasa, 8 April 2025, dalam sebuah forum strategis di Kantor Pusat Bank Mandiri. “Besok jam 1 di acara di Bank Mandiri, Bapindo, karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Airlangga.
Sebagaimana diketahui, Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan aturan yang menghambat, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTMs). Hal ini sejalan dengan upaya menjaga daya saing, membangun kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya fokus pada pendekatan bilateral, Indonesia juga membangun solidaritas kawasan. Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk mendorong langkah kolektif. Hal ini penting mengingat seluruh negara anggota ASEAN juga terdampak oleh pengenaan tarif AS. Langkah diplomasi multilateral ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memperkuat posisi tawar di tengah tekanan proteksionisme global.