Pemerintah Nigeria Umumkan Insentif Pajak Baru untuk Sektor Migas
Pajak.com, Abuja – Pemerintah Nigeria umumkan paket kebijakan insentif pajak baru dan konsesi yang bertujuan memperkuat operasi di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas (migas). Pengumuman ini juga bertepatan dengan rencana divestasi dari ExxonMobil dan Seplat Energy, yang menurut Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu akan segera mendapatkan persetujuan menteri.
Menteri Keuangan sekaligus Menteri Koordinasi Ekonomi Nigeria Wale Edun mengungkapkan, kerangka kebijakan baru ini bertujuan mempercepat pengembangan sektor migas lepas pantai Nigeria, di mana diperkirakan 67 persen sumber daya masih belum dikembangkan, dengan memberikan kredit pajak untuk investasi baru.
Dalam pernyataannya, Edun menekankan komitmen Pemerintah Nigeria untuk merevitalisasi sektor hulu dan hilir energi negara, dengan menyoroti dua inisiatif pajak utama, yaitu Perintah Modifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) 2024 dan Pemberitahuan Insentif Pajak untuk Produksi Migas Lepas Pantai. Kedua insentif ini diharapkan dapat menarik investasi baru, terutama di sektor migas lepas pantai yang belum tergarap optimal.
“Perintah Modifikasi PPN 2024 memberikan pengecualian untuk berbagai produk energi dan infrastruktur penting. Langkah-langkah ini dirancang untuk menurunkan biaya hidup, meningkatkan keamanan energi, dan memfasilitasi transisi Nigeria menuju solusi energi yang lebih bersih,” kata Edun dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (05/10).
Sesuai dengan Perintah Modifikasi PPN 2024, Pemerintah Nigeria akan memberlakukan paket keringanan pajak yang mencakup pengecualian pajak besar-besaran untuk berbagai produk energi penting, seperti diesel, gas umpan, LPG, gas alam terkompresi (CNG), kendaraan listrik, serta infrastruktur gas alam cair (LNG) dan peralatan memasak ramah lingkungan. Produsen minyak mentah terbesar di Afrika ini juga berencana memberikan tunjangan produksi gas untuk pengembangan proyek baru di lokasi darat dan perairan dangkal yang mulai berproduksi pada 1 Januari 2029.
Direktur Informasi Kementerian Keuangan Nigeria Mohammed Manga menambahkan, kebijakan ini bertujuan menurunkan biaya hidup, memperkuat keamanan energi, dan mempercepat transisi Nigeria ke energi bersih.
“Kami berharap kebijakan ini dapat mempercepat transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan ketahanan energi nasional,” imbuh Manga.
Pemerintah Nigeria menargetkan untuk membuka investasi sebesar 5 hingga 10 miliar dollar AS dalam waktu dekat, terutama di sektor eksplorasi migas lepas pantai. Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Olu Verheijen menegaskan, insentif ini bertujuan menjadikan Nigeria sebagai tujuan utama investasi global di sektor energi.
“Kami menargetkan untuk membuka investasi baru dalam waktu dekat dengan menarik dana global yang diproyeksikan sebesar 90 miliar dollar AS untuk proyek migas laut dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Verheijen.
Menurut Verheijen, sejak proyek besar terakhir di sektor laut dalam, yaitu Proyek Egina pada 2013, perusahaan minyak internasional telah mengalihkan lebih dari 82 miliar dollar AS investasi mereka ke negara-negara lain yang dinilai lebih kompetitif.
“Reformasi kami ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan dan minat mereka ke Nigeria,” tambahnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua Bagian Perdagangan Produsen Minyak Nigeria Osagie Okunbor menyebut koordinasi kebijakan yang saat ini diterapkan pemerintah Nigeria sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, akselerasi reformasi fiskal selama setahun terakhir benar-benar memperbarui minatnya terhadap Nigeria. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Bagian Perdagangan Kontraktor Minyak Bumi Nigeria Rosario Osobase, yang menekankan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, industri energi Nigeria menunjukkan momentum positif.
Sejak dilantik pada Mei 2023, Presiden Tinubu memang telah meluncurkan berbagai reformasi untuk meningkatkan daya saing industri migas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan devisa, serta memperkuat stabilitas ekonomi negara.
Beberapa kebijakan utama yang diluncurkan pemerintah antara lain insentif pajak untuk proyek lepas pantai dalam serta pengecualian PPN untuk produk energi penting. Langkah ini, menurut Tinubu, akan membantu menurunkan biaya bisnis dan mempercepat pengembangan proyek energi di Nigeria. Dengan insentif fiskal yang baru ini, Nigeria sekaligus berkomitmen untuk memantapkan posisinya sebagai pemimpin global dalam industri migas, dan memperkuat keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Comments