Pemerintah Klaim Indonesia Jadi Negara Pertama yang Lakukan Negosiasi Tarif Trump
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merespons kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam langkah diplomatik penting, Indonesia disebut menjadi negara pertama yang mendapat kesempatan langsung melakukan negosiasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan dagang tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa delegasi Indonesia, yang terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi, akan berada di Washington DC pada 16–23 April 2025. Kedatangan delegasi tersebut bertujuan untuk merundingkan kebijakan yang dikenal luas sebagai Trump Tariff.
“Dan terkait dengan itu pada tanggal 16 sampai 23 nanti beberapa Menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir di sini Ketua OJK. Sehingga kami akan bertemu dengan USTR [United States Trade Representative], Secretary of Commerce, Menteri Secertary of State, fan Secretary of Treasury,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, pada Senin (14/4/2025).
Airlangga mengonfirmasi bahwa Indonesia tengah menghadapi tarif impor sebesar 32 persen yang dikenakan oleh AS, dan saat ini kebijakan tersebut sedang dalam masa peninjauan selama 90 hari. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang untuk menyampaikan langsung posisi dan usulan resmi kepada pemerintah AS.
“Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto], bersurat kepada tiga kementerian,” jelasnya.
Pemerintah telah mempersiapkan dokumen non-paper sebagai bahan negosiasi, yang mencakup isu tarif, hambatan non-tarif (non-trade measures), kebijakan investasi, dan permintaan resiprokal dari Indonesia dalam kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk sektor keuangan.
“Baik itu yang berkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier. Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan. Jadi trade investment dan juga di sektor keuangan,” lanjut Airlangga.
Pemerintah juga telah menyusun strategi teknis untuk menyampaikan rencana kompensasi terhadap defisit neraca perdagangan dengan AS yang saat ini mencapai 18–19 miliar dolar AS. Selain mengundang investor Amerika ke Indonesia, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi perusahaan Indonesia yang akan menanamkan modalnya di AS.
Airlangga menambahkan bahwa komoditas-komoditas untuk kebutuhan negosiasi telah disiapkan secara teknis, termasuk peta jalan kerja sama yang mengundang perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia dan membuka peluang bagi ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar AS.
“Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Trump telah menetapkan tarif timbal balik atau resiprokal terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perdagangan besar-besaran yang dirancang untuk mengimbangi tarif yang diberlakukan negara lain terhadap produk AS.
Dalam keterangan resmi di laman The White House, Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena kebijakan ini. Alasannya, Indonesia memberlakukan tarif sebesar 30 persen terhadap produk etanol asal AS, sementara AS hanya mengenakan tarif sebesar 2,5 persen untuk barang serupa dari Indonesia.