Cek Ketentuan, Syarat, dan Cara Daftar IMEI Terbaru

Pajak.com, Jakarta – Di era digital yang semakin berkembang, keamanan perangkat elektronik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan tersebut adalah melalui registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Registrasi IMEI bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga tentang melindungi konsumen dari perangkat ilegal yang mungkin tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pajak.com akan membahas ketentuan, persyaratan, serta cara daftar IMEI berdasarkan peraturan terbaru, sehingga Anda dapat menggunakan gawai dengan aman dan nyaman.

Sebagaimana diketahui, IMEI merupakan sebuah kode unik yang terdiri dari 15 hingga 17 digit, yang ada di setiap perangkat telekomunikasi seluler seperti handphone, komputer genggam berbasis seluler, dan komputer tablet berbasis seluler (HKT). Kode ini berfungsi sebagai identitas global untuk membedakan setiap perangkat secara spesifik.

Registrasi IMEI sangat penting dilakukan agar perangkat telekomunikasi yang diperoleh dari luar daerah pabean dapat menggunakan kartu SIM Indonesia. Artinya, jika Anda tidak melakukan registrasi IMEI, maka perangkat tidak akan dapat mengakses jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang berarti perangkat tersebut tidak akan bisa melakukan atau menerima panggilan telepon, mengirim pesan, atau menggunakan data seluler.

Selain itu, perangkat yang tidak terdaftar juga berisiko diblokir secara permanen, sehingga tidak dapat digunakan lagi di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi peredaran perangkat ilegal dan memastikan bahwa semua perangkat yang beroperasi di dalam negeri telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pengguna untuk memastikan bahwa IMEI perangkat mereka terdaftar agar dapat menggunakan layanan telekomunikasi di Indonesia tanpa hambatan.

Bagaimana ketentuan registrasi IMEI?

Saat ini, ketentuan layanan registrasi IMEI terbaru tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean. Beberapa peraturan lainnya yang juga memuat ketentuan registrasi IMEI yakni Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 (PMK 199/2019), dan PMK 203/2017.

Berikut adalah beberapa ketentuan tentang registrasi IMEI yang perlu diperhatikan:

Untuk wisatawan asing

Kurang dari 90 hari: Wisatawan asing yang berencana tinggal di Indonesia untuk waktu yang singkat, yaitu tidak lebih dari 90 hari, dapat melakukan registrasi IMEI perangkat mereka langsung di gerai layanan operator telekomunikasi yang tersedia. Ini memungkinkan mereka untuk segera mendapatkan akses layanan jaringan seluler di Indonesia tanpa harus melalui proses yang rumit.
Lebih dari 90 hari: Mereka yang tinggal lebih lama harus mendaftarkan IMEI melalui laman Bea Cukai atau aplikasi android Mobile Bea Cukai. Ketentuan ini membatasi registrasi hingga maksimal dua unit per orang.

Untuk penumpang atau awak sarana pengangkut

Lebih dari 90 hari: Sama seperti wisatawan asing, mereka dapat mendaftarkan hingga dua unit melalui laman Bea Cukai atau aplikasi Mobile Bea Cukai.
Belum terdaftar dan telah keluar kawasan pabean: Jika belum mendaftarkan IMEI dan telah keluar dari kawasan pabean, registrasi bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) terdekat dengan domisili, paling lambat 60 hari sejak kedatangan, dengan ketentuan yang sama.

Ketentuan Umum

Pendaftaran IMEI: Harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak kedatangan, dengan maksimal dua unit per orang.
Kewajiban kepabeanan: Tidak ada biaya pendaftaran IMEI, tetapi ada kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) jika tidak mendapatkan pembebasan.
Pendaftaran di bandara: Dapat dilakukan saat kedatangan sebelum keluar terminal bandara atau paling lambat 60 hari setelah keluar terminal, tanpa fasilitas pembebasan bea masuk.
Perekaman/pemindaian IMEI dan paspor: Penumpang yang telah melakukan perekaman atau pemindaian IMEI dan paspor di terminal kedatangan, memiliki waktu hingga 5 hari sejak kedatangan untuk menyelesaikan proses registrasi IMEI.
Wakil pendaftaran: Jika penumpang ingin mewakilkan proses pendaftaran kepada pihak lain, mereka dapat melakukannya dengan menyediakan surat kuasa yang sah.
HKT lama: Perangkat telekomunikasi yang telah digunakan di luar negeri untuk waktu yang lama tetap harus didaftarkan ketika dibawa ke Indonesia, kecuali perangkat tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan di Indonesia dengan kartu SIM dari operator seluler lokal.
Pendaftaran untuk HKT kiriman: Untuk perangkat telekomunikasi yang diimpor melalui mekanisme barang kiriman, proses registrasi IMEI dilakukan oleh pihak penyelenggara Pos dengan cara mengisi IMEI pada dokumen consignment note (CN). Jika terdapat kendala dalam registrasi IMEI, penerima barang dapat melakukan konfirmasi ke pihak Pos atau Perusahaan Jasa Titipan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dan konsultasi dengan petugas Bea Cukai.

Apa saja syarat untuk melakukan registrasi IMEI?

Untuk melakukan registrasi IMEI di Indonesia, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dan diserahkan. Proses ini memastikan bahwa perangkat yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah rincian dokumen yang diperlukan:

Paspor asli/SPLP
Surat kuasa
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tiket/boarding pass
Bukti pembayaran/invoice
Gawai/perangkat yang akan didaftarkan
Kotak pembungkus gawai
Bukti registrasi IMEI berupa QR Code

Bagaimana tahapan registrasi IMEI?

Proses pendaftaran IMEI untuk perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti dengan cermat. Berikut tahapannya: