Bank Dunia Sarankan Optimasi Reformasi Pajak dengan Tiga Strategi
Pajak.com, Jakarta – Bank Dunia sarankan Indonesia untuk optimasi reformasi pajak untuk tingkatkan penerimaan kas negara, yang dirangkum dalam tiga langkah strategis. Dalam laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024, lembaga keuangan global ini menilai bahwa adanya kesenjangan pajak yang mencapai 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menandakan ada potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi sepenuhnya. Untuk itulah, diperlukan reformasi pajak tambahan untuk memenuhi beberapa tujuan.
“Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan mendukung upaya ini. Namun, adanya kesenjangan pajak yang mencapai 6 persen dari PDB, mengisyaratkan reformasi tambahan perlu dilakukan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi sebaran sektor informal dunia usaha,” kata Bank Dunia, dikutip Pajak.com, Senin (24/05).
Bank Dunia menggarisbawahi tiga langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, menurunkan ambang batas pajak. Dengan mengurangi ambang batas pajak, pemerintah Indonesia dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan.
Kedua, menghapus pembebasan pajak yang tidak bermanfaat. Menurut Bank Dunia, subsidi yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat miskin harus dihapuskan, untuk memastikan pengeluaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Ketiga, memperbaiki mekanisme audit. Bank Dunia menekankan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan, mekanisme audit perlu diperbaiki demi membantu mengurangi sebaran sektor informal dunia usaha. Sebaran ini terjadi ketika beberapa sektor ekonomi tidak tercatat dengan benar dalam sistem perpajakan.
Dalam jangka menengah, Bank Dunia meyakini bahwa penerimaan pajak dapat diperbaiki melalui pemanfaatan data pihak ketiga yang membantu memantau dan memverifikasi penghasilan atau pendapatan. Selain kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan, Bank Dunia juga menyarankan Indonesia untuk memperbaiki kualitas belanja yang berperan penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan modal manusia.
Artinya, selain meningkatkan penerimaan, Indonesia juga perlu untuk memperbaiki kualitas pengeluaran. Pasalnya, perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan modal manusia harus menjadi prioritas. Dengan merealokasi sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia mendapatkan manfaat sepanjang siklus kehidupannya.
“Hal ini dapat dilakukan dengan merealokasi sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, kepada program perlindungan sosial yang melayani seluruh penduduk Indonesia sepanjang siklus kehidupannya. Sistem asuransi kesehatan nasional juga dapat ditingkatkan,” terang Bank Dunia.
Di sisi lain, Bank Dunia menggarisbawahi pentingnya mengatasi tantangan efisiensi pajak, karena telah menggerus penerimaan dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bank Dunia menilai, penerimaan negara seharusnya meningkat ketika tarif PPN dinaikkan. Namun, dalam praktiknya, penerimaan tidak mencapai potensi maksimal akibat beberapa tantangan efisiensi pajak.
Dalam cakupan yang lebih luas, Bank Dunia memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan kecepatan yang stabil di tahun-tahun mendatang, didorong oleh peningkatan belanja publik, meningkatnya investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil. Meskipun menghadapi hambatan dari menurunnya harga komoditas yang sempat melonjak, meningkatnya volatilitas harga pangan dan energi, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik; pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai rata-rata 5,1 persen per tahun dari tahun 2024 hingga 2026.
“Kesuksesan kinerja ekonomi Indonesia sebagian besar adalah berkat kerangka kebijakan makroekonomi pemerintah yang kuat, yang membantu menarik investasi,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Leste Carolyn Turk, melalui keterangan pers terkait laporan terbaru Bank Dunia itu, di Jakarta, Senin (24/06).
Turk juga menyarankan agar Indonesia mempertahankan kebijakan makro yang berhati-hati (prudent), kredibel, dan juga transparan, seraya menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan belanja prioritas untuk perlindungan sosial, serta berinvestasi pada modal manusia (human capital) dan infrastruktur.
Comments