Airlangga: Hasil Negosiasi Pemerintah Indonesia dan AS Soal Tarif Trump akan Rampung dalam 60 Hari ke Depan
Pajak.com, Washington DC – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi memulai negosiasi tingkat tinggi terkait kebijakan tarif resiprokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan final dari pembahasan ini akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan.
Langkah cepat ini merupakan hasil arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke AS, dipimpin Menko Airlangga, guna menindaklanjuti dinamika perdagangan bilateral. Delegasi RI juga melibatkan sejumlah pejabat kunci lintas kementerian/lembaga.
“Pihak AS telah menyepakati bahwa isu kebijakan tarif dan kerja sama bilateral RI-AS akan dibahas dan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,” tegas Airlangga, usai pertemuan bilateral pertama di Washington DC, dikutip Pajak.com pada Senin (21/4/2025).
Pertemuan strategis tersebut mempertemukan Delegasi RI dengan dua menteri AS yang menangani langsung kebijakan tarif, yakni Ambassador Jamieson Greer dari USTR dan Howard Lutnick dari Departemen Perdagangan AS. Kedua belah pihak fokus membahas mitigasi potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah RI menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari peningkatan pembelian produk energi, pertanian, dan EPC oleh AS, hingga penguatan kerja sama terkait critical minerals. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemberian insentif bagi perusahaan Indonesia-AS, termasuk penyederhanaan prosedur impor produk AS ke Indonesia.
Tak hanya di sektor perdagangan, pembahasan juga menyentuh sektor strategis lainnya seperti pendidikan, ekonomi digital, layanan keuangan, serta penguatan kemitraan rantai pasok produk strategis demi menjaga ketahanan ekonomi bersama.
Airlangga menyebut, AS memberikan respons sangat positif atas seluruh usulan Indonesia dan siap menindaklanjuti melalui negosiasi teknis yang intensif dalam dua bulan ke depan. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah pembentukan Strategic Economic Partnership sebagai kerangka kerja sama jangka panjang yang lebih terstruktur.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan ini terdiri dari Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.