Menakar Signifikansi Kesehatan dan Pajak Dari Kuil Yasukuni
Di tengah hiruk pikuk salah satu kota tersibuk di muka bumi, berdiri sebuah kuil yang menjadi simbol sebuah negara dalam mengabadikan jasa para pahlawan dan pendahulunya. Kuil Yasukuni, namanya. Terletak di pusat Tokyo, Jepang, Yasukuni adalah kuil peringatan yang bersejarah sekaligus kontroversial bagi sebagian negara yang dulu pernah diduduki negeri matahari terbit ini.
Selain mengabadikan nama-nama pahlawan di masa lampau, Kuil Yasukuni juga menyimpan museum sejarah terbentuknya kekaisaran Jepang sebelum Restorasi Meiji sampai ke sejarah militerisme Jepang hingga dijatuhkannya maut bernama Fat Boy dan Little Man di Nagasaki dan Hiroshima yang mengakhiri Perang Dunia II.
Di dinding-dinding museumnya, selain ditampilkan tentang seluk beluk kemiliteran Jepang sejak ratusan tahun lalu, ada hal lain yang memikat perhatian. Di sebuah ruangan, ditampilkan tentang sistem penjatahan makanan (food rationing) yang dilakukan kepada tentara Jepang di masa perang. Food rationing yang diberikan sangat memperhatikan kecukupan gizi terlepas dari keharusan bahwa makanan di masa perang harus praktis dibawa, tidak mudah basi, dan gampang dicerna. Tentunya pemerintah ingin memastikan serdadu yang sedang bertempur di garis terdepan mendapatkan asupan gizi yang tercukupi.
Hal itu menandakan bahwa memperhatikan kecukupan gizi rakyatnya adalah kultur Jepang yang sudah eksis sejak dahulu kala. Gizi yang tercukupi terutama sejak balita memiliki efek positif terhadap kesehatan otak dan secara langsung meningkatkan kecerdasan orang tersebut (Bleakley, 2007).
Selain mengatur gizi anak-anak, pemerintah Jepang juga mengontrol kesehatan kelas pekerjanya dengan menerapkan hukum metabo pada tahun 2008. Pada intinya, hukum ini mewajibkan setiap perusahaan untuk mengukur berat badan tiap pegawainya setahun sekali. Jika ada pegawai yang melanggar batas ukuran yang ditentukan oleh hukum metabo ini, maka perusahaan harus membayar dengan mengadakan kelas penurunan berat badan baginya.
Hukum metabo ini bisa dikategorikan sebagai salah satu penerapan pigouvian tax. Mengutip dari Tax Foundation (2019), pigouvian tax adalah pajak atas kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif di sini yaitu pegawai yang mengalami obesitas, dan pajaknya adalah perusahaan yang harus mengadakan kelas penurunan berat badan bagi orang tersebut.
Selain upaya-upaya di atas, pemerintah Jepang membangun sarana transportasi umum terintegrasi yang bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi dan secara langsung menurunkan tingkat polusi udara. Selain itu dengan pemanfaatan transportasi umum yang optimal membuat orang Jepang memilih berjalan kaki ketimbang bepergian menggunakan kendaraan pribadi, yang juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warganya. Sebagai tambahan, Jepang juga menerapkan tarif parkir yang tinggi sehingga warganya akan berpikir ratusan kali untuk memiliki kendaraan pribadi.
Berbagai kebijakan yang diterapkan Jepang untuk meningkatkan kesehatan warganya berkorelasi terhadap angka harapan hidup (life expectancy) warganya. Berdasarkan data dari PBB tahun 2023, rata-rata life expectancy di Jepang merupakan salah satu yang terpanjang di dunia, yaitu mencapai 84,5 tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya berada di angka 67,5 tahun.
Seorang peneliti bernama Samuel H. Preston membuat suatu kurva yang mengukur hubungan antara status tingkat kesehatan suatu negara dengan tingkat pendapatan penduduknya dan hasilnya ternyata berbanding lurus. Lewat kurva preston tersebut ditemukan ternyata tingkat kesehatan suatu negara memengaruhi langsung bagaimana performa produk domestik bruto (PDB) negara tersebut yang diukur lewat tingkat pendapatan warganya.
Sehatnya PDB akibat tingkat kesehatan warganya memungkinkan Jepang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak lewat reformasi pajak secara persisten. Selain pajak, Jepang membiayai kebutuhannya melalui pembiayaan utang yang tinggi. Di 2017, Jepang mempunyai rasio utang terhadap PDB sebesar 253 persen. Namun kondisi ekonomi Jepang cenderung stabil karena 90% total utang tersebut adalah utang ke rakyatnya sendiri melalui penjualan surat utang negara secara masif dengan harga yang terjangkau.
Dengan begitu muncul posisi tawar yang tinggi dari warganya untuk menuntut pemerintah memberikan timbal balik yang menguntungkan karena pemerintah sangat bergantung dari pajak dan investasi surat utang negara (tax bargaining) sehingga harapannya akan tercipta pemerintahan yang kredibel, transparan, kompeten dan bertanggung jawab (DDTC,2023).
Lewat peran pajak di dalamnya, Jepang bisa membentuk generasi muda yang sehat dan nutrisi yang tercukupi yang di masa depannya menjadi insan yang cerdas dalam membangun negeri dan tentunya membantu Jepang menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia sampai saat ini.
Penanganan Isu Kesehatan Dalam Negeri
Tak bisa dipungkiri, Indonesia masih berada dalam perjalanan yang panjang dalam hal ini. Meskipun begitu, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi malnutrisi balita atau dikenal dengan stunting selama dua puluh tahun terakhir. Angka stunting pada balita turun dari lebih dari 40% pada tahun 2000 menjadi di bawah 21,6% pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk percepatan penurunan angka stunting yaitu lewat Perum BULOG yang telah menyalurkan bantuan bahan pangan berupa beras Bervitamin (Beras Fortivit) kepada 2.150 balita di 6 provinsi di Indonesia sampai tahun 2021.
Terkait dengan meningkatkan kualitas hidup warga, transportasi umum kereta sudah menjadi sarana bepergian penting bagi masyarakat pulau Jawa tapi masih dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi agar fasilitas transportasi umum ini bisa terjangkau bagi kota-kota di luar pulau Jawa.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan oleh rokok pada kesehatan. Per tahun 2023, menurut data dari Kemenkes tercatat 70 juta warga Indonesia yang merupakan perokok aktif. Atas hal tersebut, pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerapkan cukai rokok sebagai salah satu bentuk pigouvian tax untuk mengurangi eksternalitas negatif yang diakibatkan setiap batang rokok. Bea Cukai pun sudah memastikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar rata-rata 10% dimulai dari Januari 2024.
Berkaca dari apa yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warganya, menyediakan penguatan sistem kesehatan primer, program imunisasi rutin, program pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyediaan transportasi umum yang terintegrasi serta segudang program lainnya bagi warga adalah hal yang tidak mustahil.
Dalam APBN 2024, target penerimaan pajak yang dicanangkan sebesar 2.309,9 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh sembilan persen dari target tahun 2023. Dengan terus naiknya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pemerintah akan memiliki pasokan “peluru” yang cukup demi mewujudkan satu per satu rencana tersebut lewat alokasi belanja APBN di bidang kesehatan.
Semua hal yang dilakukan Jepang seperti dijabarkan di atas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Lewat penerimaan pajak yang senantiasa mencapai target dari tahun ke tahun, pemerintah bisa meniru apa yang dilakukan Jepang secara perlahan tapi pasti. Pada akhirnya, menjadi bangsa yang bergizi cukup dan berkualitas hidup tinggi adalah kunci menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Pandangan dan opini dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan PAJAK.COM.