Luhut Sampaikan Strategi Pengembangan KEK Pusat Keuangan dan ”Family Office” ke Investor Global
Pajak.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran kementerian/lembaga (K/L) berdiskusi dengan investor global Ray Dalio secara daring. Dalam diskusi ini Luhut menyampaikan strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan yang dilengkapi dengan family office dan instrumen keuangan lainnya.
“Kawasan ini akan menjadi gateway bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia. Investor juga berkesempatan menjadi co-investor bersama Danantara dan INA [Investment Authority]. Strategi seperti ini telah terbukti sukses di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura,” jelasnya dalam akun Instagram resminya, (@luhut.pandjaitan), dikutip Pajak.com, (24/3).
Strategi itu dicanangkan karena Luhut menyoroti tantangan besar ekosistem investasi di Indonesia. Rasio aset perbankan, kapitalisasi pasar modal, dan aset asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertinggal dibanding negara tetangga.
“Tingkat Foreign Direct Investment (FDI) kita juga jauh lebih rendah dibanding Singapura, Vietnam, dan Dubai, sementara arus modal keluar terus meningkat, mencapai rata-rata 20 miliar dolar AS [Amerika Serikat] per tahun. Jika kondisi ini tidak diatasi, industrialisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan usaha produktif akan sulit berkembang optimal,” ungkapnya.
Agar KEK Pusat Keuangan dan family office berhasil, Luhut menekankan adanya kebijakan investasi yang kuat serta ekosistem penunjang kualitas hidup. Pasalnya, ia tidak ingin KEK Pusat Keuangan ini sekadar menjadi booking centre, melainkan kawasan yang nyaman untuk bekerja dan ditinggali.
“Oleh karena itu, fasilitas berstandar global seperti sekolah, rumah sakit, residensial, dan perkantoran menjadi faktor penting. Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC),” jelas Luhut.
Ia berjanji segera menetapkan kriteria terbaik untuk KEK Pusat Keuangan. Hal ini dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. DEN mendorong pembangunan ekosistem keuangan yang progresif dan kompetitif. Bukan sekadar pendukung, tetapi akselerator utama pembangunan nasional.
Luhut juga menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ray Dalio, di Istana Merdeka, Jakarta, (7/3). Pertemuan yang dihadiri oleh menteri dan pengusaha Indonesia tersebut membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi di Tanah Air.
“Ini mencerminkan semakin intensnya upaya kita dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia,” imbuhnya.
Gagasan Pembentukan “Family Office”
Gagasan Luhut mengenai family office disampaikannya sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gagasan itu sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Mei 2024. Secara spesifik, Luhut menyebut ingin membentuk family office di Bali.
“Family office itu nanti banyak orang-orang kaya di dunia, melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka menaruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan di-pajakin. Tapi kalau dia investasi dari duitnya, lapangan kerja kita jadi banyak, yang penting duitnya di Indonesia. Karena kalau duitnya di Indonesia, memperkuat cadangan devisa. Itu saya kira membuat tingkat kepercayaan dunia semakin baik kepada Indonesia,” jelas Luhut.
Setelah menjabat sebagai Ketua DEN, Luhut mengajukan usulan kepada Prabowo agar family office dibentuk pada Februari tahun 2025—meskipun hingga saat ini belum terimplementasikan.
Luhut optimistis pembentukan family office di Indonesia dapat membawa banyak manfaat bagi perekonomian nasional. Sebab dana milik orang kaya yang masuk ke Indonesia akan disimpan dalam sistem keuangan nasional sehingga dapat memperkuat cadangan devisa. Secara simultan, investasi tersebut didorong untuk mampu menciptakan lapangan kerja baru yang bermuara pada peningkatan konsumsi dan penerimaan pajak.