Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN 2025 Tak Bikin Jebol
Jakarta, Pajak.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap aman dan terkendali, meski tekanan ekonomi global dan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto menuntut anggaran besar. Ia memastikan defisit anggaran tidak akan melampaui ambang batas 3 persen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).
“Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” tegas Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (9/4/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa desain APBN 2025 sudah mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas, namun tetap dijaga dalam kerangka defisit yang sehat. Pemerintah menetapkan defisit sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan UU APBN No. 62 Tahun 2024. Angka ini setara dengan defisit sekitar Rp616 triliun.
Menanggapi kekhawatiran publik, ia menekankan bahwa strategi pemerintah, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp282 triliun, bukan karena keuangan negara dalam kondisi genting, melainkan merupakan bagian dari strategi front loading.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading karena Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian,” jelasnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga APBN, utang, dan defisit secara prudent, transparan, dan hati-hati. Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan ini telah berhasil menjaga peringkat utang Indonesia tetap stabil, termasuk outlook-nya.
“APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months,” terangnya.
Di sektor energi dan sosial, APBN telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM, subsidi listrik, dan bantuan makanan bergizi (MBG) yang telah menjangkau 2,6 juta penerima. Seluruh program itu, lanjutnya, tercakup dalam amplop APBN yang sudah dirancang, tanpa menambah pengeluaran yang bisa membahayakan keberlanjutan fiskal.
“Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga akan menggunakan dana desa, governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop,” ujar Sri Mulyani.
Ia menepis anggapan bahwa berbagai program Presiden Prabowo akan membebani APBN. Menurutnya, seluruh program telah dihitung secara cermat dan dikelola dengan tata kelola yang ketat, termasuk penggunaan dividen negara, agar tetap efisien dan akuntabel.
“APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Menteri BUMN dan pihak terkait akan terus menjaga kredibilitas APBN di mata investor dan masyarakat.
Sri Mulyani memastikan semua program prioritas tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik kepentingan dan risiko korupsi. Tata kelola anggaran, kata dia, akan dilengkapi mekanisme pengawasan internal yang kuat dan ruang bagi whistleblower agar program dijalankan secara amanah.
“Program-program yang sudah diidentifikasi tetap akan dilihat secara profesional sehingga tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik dan dapat dikelola dengan amanah dan accountable,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Sri Mulyani kembali menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar, investor, dan masyarakat atas kredibilitas APBN. Ia menyebut bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan misi Presiden sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan Presiden, misi yang diberikan oleh Presiden, tapi juga kepercayaan dari market dan masyarakat. Karena itu semuanya adalah sama, tujuannya sama, tujuannya baik. Dan oleh karena itu kita akan semuanya bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan kejelasan dan juga memberikan juga ketenangan bagi masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi,” pungkas Sri Mulyani.