Sri Mulyani: 10 Tahun Terakhir, Ekonomi Indonesia Mampu Terjaga di Tengah Berbagai Guncangan Global
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa, Indonesia selama 10 tahun terakhir mampu mempertahankan ketahanan ekonomi meskipun menghadapi berbagai guncangan besar, seperti pandemi COVID-19 dan gangguan geopolitik global.
Ia menekankan bahwa, untuk membangun ketahanan ekonomi, diperlukan fondasi yang kuat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur dari Rp 157 triliun pada 2014 menjadi antara Rp 300 triliun hingga Rp 450 triliun per tahun.
“Menghasilkan berbagai capaian dari mulai jalan nasional yang meningkat, jembatan jalur kereta api, pembangunan bandara,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 dikutip pada Rabu (9/10).
Namun, Sri Mulyani juga menekankan bahwa infrastruktur fisik hanya bagian dari fondasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas. Aspek lain yang sangat penting adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, yang pada 2014 masih sebesar Rp 353 triliun, menjadi Rp 665 triliun pada tahun 2024.
“Human capital untuk 280 juta manusia Indonesia yang demografinya relatif muda memiliki keuntungan namun juga tantangan,” jelas Sri Mulyani.
“Dari program beasiswa bidik misi, program kartu pelajar pintar dalam hal ini untuk beasiswa kelompok siswa hingga untuk kartu kuliah dipakai untuk mahasiswa yang berasal dari kelompok yang paling rentan. Ini semuanya adalah bertujuan agar semua mendapatkan kesempatan, mendapatkan pendidikan,” jelasnya.
Program-program sosial juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian sembako. Saat pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan sosial secara responsif dan fleksibel untuk meredam dampak guncangan ekonomi global.
“Itu semuanya yang menjelaskan kenapa dalam berbagai shock meskipun Indonesia tidak terbebas dari guncangan, namun dampak guncangan global bisa diminimalkan sehingga berbagai indikator pembangunan tetap kita bisa jaga untuk terus membaik dari mulai kemiskinan, pemerataan, dan indeks pembangunan manusianya,” imbuh Sri Mulyani.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah telah memberikan akses layanan kesehatan gratis melalui BPJS kepada lebih dari 96 juta masyarakat miskin. Program ini dianggap penting dalam memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
“Sehingga kalau kita melihat struktur APBN sangat besar yang direct manfaatnya yaitu manfaat langsung diraksakan oleh masyarakat. Entah itu dalam bentuk berbagai program-program sosial, bantuan sosial, subsidi maupun berbagai program yang langsung dinikmati, seperti melalui pendidikan kesehatan dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antar daerah. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol Sumatera dan jalur kereta api Sulawesi merupakan bagian dari upaya ini.
Di tengah pandemi, pemerintah juga mengupayakan agar pelaksanaan anggaran tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar. Dengan demikian, APBN tetap menjadi instrumen penting yang menopang program-program pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi selama 10 tahun terakhir.
“Instrumen APBN adalah instrumen yang menjadi fondasi penopang bagi program-program pemerintah,” jelasnya.
Comments