Realisasi PNBP Lampaui Target, Tembus Rp579,5 Triliun pada 2024
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 berhasil lampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp579,5 triliun, atau mencapai 117 persen dari target yang ditetapkan.
“PNBP tahun 2024 mencapai Rp579,5 triliun (117 persen) melebihi target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTA pada Senin (6/1/2025).
Dalam paparannya, Anggito menjelaskan bahwa realisasi PNBP per kuartal menunjukkan capaian signifikan meski mengalami fluktuasi. Pada kuartal I-2024, PNBP meningkat 10 persen menjadi Rp156,7 triliun dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp142,5 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), layanan Badan Layanan Umum (BLU), dan setoran dari Penjualan Hasil Tambang (PHT).
Kemudian, di kuartal II-2024, kinerja PNBP mengalami kontraksi sebesar 17,3 persen menjadi Rp131,7 triliun. Hal ini disebabkan oleh pendapatan sumber daya alam (SDA) yang terkontraksi akibat moderasi Harga Batu Bara Acuan (HBA), penurunan lifting migas, meskipun harga minyak mentah atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) berada dalam tren meningkat.
Selain itu, penurunan PNBP Lainnya dipengaruhi oleh perlambatan PHT akibat moderasi HBA dan penurunan beberapa pendapatan layanan kementerian/lembaga (K/L). Sementara itu, BLU sawit juga terkontraksi akibat penurunan harga CPO, meski BLU layanan tumbuh positif.
Sedangkan kuartal III dan IV-2024 masing-masing mencatat kontraksi sebesar 5,6 persen dan 7 persen, menjadi Rp141,6 triliun dan Rp149,5 triliun. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga dan lifting migas, HBA, serta menurunnya harga CPO (minyak kelapa sawit). Namun demikian, kinerja BLU terus menunjukkan pertumbuhan, seiring peningkatan layanan rumah sakit dan kenaikan harga CPO pada semester II.
Kontribusi Sektor Utama PNBP
Lebih rinci, PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas, yang memberikan kontribusi 19,1 persen, mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen year on year (yoy), mencapai Rp110,9 triliun pada 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya ICP dan lifting migas.
Sementara itu, PNBP dari SDA non-migas, yang menyumbang 20,4 persen dari total penerimaan, juga mengalami penurunan sebesar 14,3 persen yoy menjadi Rp118,3 triliun. Moderasi harga batu bara dan nikel menjadi faktor utama.
Sebaliknya, pendapatan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yang memiliki pangsa 14,9 persen, menunjukkan peningkatan sebesar 5,3 persen yoy menjadi Rp86,4 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kinerja BUMN melalui pembayaran dividen yang lebih tinggi.
PNBP BLU juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,6 persen yoy, mencapai Rp100,3 triliun. “Kinerja layanan BLU, khususnya rumah sakit, terus meningkat seiring dengan tingginya harga CPO di semester II,” ujar Anggito.
Sementara itu, PNBP Lainnya, yang memiliki pangsa 28,2 persen, tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,3 persen yoy menjadi Rp163,6 triliun.
Meski menghadapi tekanan dari fluktuasi harga komoditas global, realisasi PNBP tahun 2024 tetap optimal. Anggito menegaskan bahwa keberhasilan ini didukung oleh inovasi layanan, peran signifikan BUMN, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.