Prabowo Perintahkan Jajaran Hapus Pertek: Harus Seizin Presiden
Jakarta, Pajak.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Prabowo menekankan bahwa regulasi di lapangan cukup dengan Keputusan Presiden.
“Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu? Pertek-pertek. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden,” ujar Prabowo, dikutip Pajak.com pada Kamis (10/4/2025).
Prabowo juga menegaskan bahwa Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai langkah perampingan dan efisiensi birokrasi serta regulasi di lapangan.
“Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek yang dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan,” tambahnya.
Prabowo juga menegaskan kepada jajarannya untuk menghapus regulasi yang tidak masuk akal. Ia memerintahkan untuk mempermudah segala regulasi dan aturan untuk pengusaha.
“Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita. Mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha,” imbuhnya.
Kepala Negara juga menyampaikan kepada jajarannya untuk introspeksi diri terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ada selama ini, terutama terkait dengan praktik impor barang. Prabowo menekankan bahwa segala tindakan yang merugikan negara dan rakyat harus dihentikan.
“Ya kita introspeksi diri ya. Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Bea Cukai. Harus beres, jangan macem-macem lagi. Cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita. Mengancam rakyat kita. Mengancam pekerjaan rakyat kita,” jelasnya.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan kepada jajarannya untuk bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Di samping itu, ia juga memberikan peringatan untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Prabowo menyampaikan bahwa pejabat dari institusi negara yang terlibat dalam penyelundupan harus ditindak sekeras-kerasnya.
“Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi. Rakyat kita banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan,” jelasnya.