Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Ini Alasannya!
Jakarta, Pajak.com – Presiden Prabowo Subianto, secara tegas meminta penghapusan sistem kuota impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pandangannya, mekanisme kuota justru menghambat kelancaran perdagangan dan menciptakan ketimpangan akses bagi pelaku usaha.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam sesi dialog pada Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Ia menegaskan bahwa dirinya telah memberi instruksi kepada jajaran terkait agar sistem kuota dihapuskan dan digantikan dengan mekanisme yang lebih terbuka dan adil.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI [Bank Indonesia] ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo, dikutip Pajak.com pada Rabu (9/4/2025).
Langkah ini menurutnya merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memangkas kerumitan birokrasi dan memperkuat peran pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo menekankan bahwa iklim usaha yang terbuka akan membuka lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Salah satu komoditas yang disorot langsung oleh Presiden adalah daging. Ia meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka izin impor seluas-luasnya tanpa harus membatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu. Prabowo menilai sistem penunjukan kuota selama ini menciptakan ketidakadilan dan membuka celah monopoli.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Selain soal kuota, Prabowo juga menyoroti praktik penyelundupan dan hambatan dalam proses bea cukai. Ia mengaku menerima berbagai masukan dari pelaku usaha mengenai persoalan di lapangan, dan memastikan pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan terkait implementasi yang menyimpang dari aturan.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” jelasnya.
Comments