Menkeu Sri Mulyani: APBN Jadi Instrumen Penting Hadapi Guncangan Ekonomi Global
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk ketegangan perang tarif dagang yang semakin meningkat.
Hal ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto, yang mengangkat tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”, yang digelar pada Selasa (8/4/2025).
Sri Mulyani menyebut APBN berperan sebagai shock absorber yang krusial dalam meredam berbagai guncangan ekonomi. “Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” kata Sri Mulyani, dikutip Pajak.com pada Rabu (9/4/2025).
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah memanfaatkan APBN untuk memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Berbagai program subsidi digelontorkan demi menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi rumah tangga.
“Subsidi BBM, subsidi LPG [Liquefied Petroleum Gas] 3 kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” tambah Sri Mulyani.
Kinerja APBN hingga akhir Maret 2025 menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak berhasil mencatatkan pertumbuhan 9,1 persen, mengindikasikan pemulihan yang mulai menguat.
Lebih rinci, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp322,6 triliun. Angka ini menjadi sinyal positif setelah pada Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun, atau turun tajam 30,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.
Di sisi lain, belanja pemerintah tetap berada pada jalur yang direncanakan, sementara pembiayaan defisit tetap terkendali sesuai target dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 2024, yaitu sebesar 2,53 persen.
Selain sebagai alat stabilisasi ekonomi, APBN juga menjadi tulang punggung dalam pembiayaan berbagai program prioritas. “APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (pruden) dan keberlanjutan (sustainable) dalam mengelola APBN agar mampu menjawab tantangan ekonomi global tanpa mengorbankan agenda pembangunan nasional.
Comments