Luhut: Prabowo Bakal Luncurkan GovTech 17 Agustus, Diklaim Bisa Bikin Negara Hemat Rp100 Triliun
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran Government Technology (GovTech), sebuah platform teknologi yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan peresmian GovTech pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
GovTech dirancang untuk menyatukan berbagai aplikasi di kementerian dan lembaga dalam satu sistem terintegrasi. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi tetapi juga mengurangi potensi korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
“Presiden [pada] 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian/lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi dari masalah efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta dikutip Pajak.com pada Kamis (20/3/2025).
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar GovTech segera diterapkan dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Salah satu target utama program ini adalah memastikan setiap keluarga memiliki rekening bank untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih inklusif dan transparan.
“Dan ini saya pikir presiden tadi merintahkan juga untuk segera dikerjakan untuk semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account,” tegasnya.
Menurut Luhut, pemerintah akan mulai melakukan uji coba GovTech pada Januari 2026, dimulai dengan integrasi sistem bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. “Karena memang Januari kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung sehingga targeted bisa dicapai,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa studi dan pekerjaan teknis untuk mengintegrasikan sistem ini sudah berjalan. Prabowo bahkan akan menemui 300 anak muda Indonesia yang berperan dalam pengembangan teknologi ini sebelum sistemnya rampung. Selain itu, sebanyak 185 guru dari seluruh Indonesia juga dijadwalkan bertemu Prabowo dalam agenda yang diatur oleh Sekretariat Kabinet.
Sebelumnya, Luhut juga mengeklaim bahwa penerapan GovTech dapat menambah penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Dalam upaya mencapai target tersebut, kata Luhut, pemerintah mengandalkan core tax system dan SIMBARA. Sistem yang mulai diterapkan pada Januari 2025 ini, memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi secara real-time, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara
“World Bank mengkritik kita sebagai salah satu negara dengan penerimaan pajak yang kurang baik. Jika program ini berjalan dengan baik, kita bisa mendapatkan hingga 6,4 persen dari GDP atau sekitar Rp1.500 triliun,” jelas Luhut.
Program ini tidak hanya fokus pada penerimaan pajak, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga meluncurkan sistem e-catalogue versi 6.0 untuk mengoptimalkan belanja negara. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, serta evaluasi vendor berbasis data. E-catalogue 6.0 memastikan belanja negara tepat sasaran dan mengurangi pemborosan anggaran.
Comments