Kurs Pajak
25 Februari 2015 - 03 Maret 2015
Rp
Negara
12.821,00
Amerika S.(USD)
10.025,04
Australia (AUD)
9.438,98
Brunei Darussalam (BND)
12,43
Burma (BUK)
10.268,15
Canada (CAD)
2.049,64
China (CNY)
1.959,25
Denmark (DKK)
14.599,87
EURO (EUR)
1.652,46
Hongkong (HKD)
205,97
India (INR)
19.738,54
Inggris (GBP)
107,7290
Jepang (JPY)
11,56
Korea (KRW)
43.341,08
Kuwait (KWD)
3.537,93
Malaysia (MYR)
1.700,37
Norwegia (NOK)
126,14
Pakistan (PKR)
289,81
Philipina (PHP)
3.417,45
Saudi A. (SAR)
9.651,71
Selandia B.(NZD)
9.440,23
Singapura (SGD)
96,42
Sri Lanka (LKR)
1.530,57
Swedia (SEK)
13.609,77
Swiss (CHF)
393,60
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/2015

Wednesday, 25 February 2015 | Herry Hairudin

Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penetuan...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-08/PJ/2015

Monday, 23 February 2015 | Herry Hairudin

Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.03/2014

Wednesday, 18 February 2015 | Herry Hairudin

Surat Pemberitahuan (SPT)
+Baca Selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015

Wednesday, 18 February 2015 | Herry Hairudin

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak...
+Baca Selengkapnya

Petani Dengan Omzet di Atas Rp 400 Juta/Bulan Kena Pajak 10%
Ditulis oleh DetikFinance   
Friday, 12 September 2014

Jakarta -Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70 P/HUM/2013, petani atau pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 400 juta/bulan atau Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% pada barang hasil pertaniannya.

Baca selengkapnya...
 
TAX HOLIDAY, Menperin Usul Tak Perlu Persetujuan Presiden
Ditulis oleh Bisnis.com   
Thursday, 11 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menilai pemberian tax holiday ke depan tidak perlu lapor ke presiden. Saat ini pemerintah memang tengah merampingkan prosedur pengajuan insentif tersebut.

Baca selengkapnya...
 
Dirjen Pajak: Sudah 12 Tahun Target Pajak Tak Pernah Tercapai
Ditulis oleh Detikfinance   
Wednesday, 10 September 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target sejak 12 tahun lalu. Untuk tahun ini, Ditjen Pajak akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai target penerimaan yang diamanatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014.

Baca selengkapnya...
 
Wow! Pajak Tahunan Lamborghini Rp 70 Juta - Rp 800 Juta
Ditulis oleh detiknews.com   
Thursday, 04 September 2014

Jakarta - Belakangan bermunculan mobil Lamborghini yang ditilang polisi karena belum memiliki surat-surat kendaraannya. Ada anggapan di masyarakat, pengurusan surat-surat kendaraan mobil super car seperti Lamborghini sengaja diulur-ulur untuk menghindari pajak. Lalu berapa sih sebenarnya pajak tahunan kendaraan untuk supercar seperti Lamborghini?

Baca selengkapnya...
 
Ditjen Pajak Keluarkan Materai Desain Baru
Ditulis oleh Investor.com   
Monday, 18 August 2014

JAKARTA- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan meterai tempel dengan desain baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2009, yang mulai berlaku pada 17 Agustus 2014.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 31 - 45 dari 90

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru