Kurs Pajak
15 - 21 April 2015
Rp
Negara
12.946,00
Amerika S.(USD)
9.928,71
Australia (AUD)
9.504,55
Brunei Darussalam (BND)
12,37
Burma (BUK)
10.309,15
Canada (CAD)
2.086,26
China (CNY)
1.852,40
Denmark (DKK)
13.842,82
EURO (EUR)
1.670,23
Hongkong (HKD)
207,90
India (INR)
19.070,35
Inggris (GBP)
107,6184
Jepang (JPY)
11,85
Korea (KRW)
42.952,73
Kuwait (KWD)
3.547,08
Malaysia (MYR)
1.599,86
Norwegia (NOK)
127,01
Pakistan (PKR)
290,99
Philipina (PHP)
3.451,09
Saudi A. (SAR)
9.755,76
Selandia B.(NZD)
9.502,60
Singapura (SGD)
97,31
Sri Lanka (LKR)
1.479,43
Swedia (SEK)
13.296,77
Swiss (CHF)
397,67
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/2015

Wednesday, 25 February 2015 | Herry Hairudin

Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, Dan Harga Listrik, Untuk Penetuan...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-08/PJ/2015

Monday, 23 February 2015 | Herry Hairudin

Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.03/2014

Wednesday, 18 February 2015 | Herry Hairudin

Surat Pemberitahuan (SPT)
+Baca Selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015

Wednesday, 18 February 2015 | Herry Hairudin

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak...
+Baca Selengkapnya

Pajak Alat Berat: Perusahaan di Kalbar Diminta Tak Tunda Kewajiban
Ditulis oleh Bisnis.com   
Monday, 06 October 2014

Bisnis.com, PONTIANAK -- Dinas Pendapatan Daerah Kalbar meminta kepada perusahaan tidak menunda kewajiban bayar pajak alat berat guna mendukung pencapaian target realisasi pajak tahun ini.

Baca selengkapnya...
 
AS menutup celah pengemplang pajak
Ditulis oleh Kontan.co.id   
Wednesday, 24 September 2014

WASHINGTON. Ogah diakali korporasi yang menghindari pajak, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan tindakan baru. Korporasi biasanya mengindari pajak yang tinggi di AS dengan upaya yang dikenal sebagai inversi.

Baca selengkapnya...
 
Bareskrim Tahan Karyawan Pajak yang Rugikan Negara Rp 100 M
Ditulis oleh Beritasatu.com   
Monday, 22 September 2014

Jakarta - Bocornya pendapatan negara dari sektor pajak karena kelakuan nakal karyawan pajak yang bermental korup mirip dengan Gayus Tambunan masih saja terjadi. Kali ini aparat Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak bersama Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menangkap dan menahan dua orang tersangka di Rutan Bareskrim.

Baca selengkapnya...
 
Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Pernah Diajukan DPR
Ditulis oleh DetikFinance   
Thursday, 18 September 2014

Jakarta -Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan masih bergulir. Sejumlah kalangan berharap pajak ditangani oleh lembaga baru yang independen agar bisa bekerja lebih optimal.

Baca selengkapnya...
 
Petani Dengan Omzet di Atas Rp 400 Juta/Bulan Kena Pajak 10%
Ditulis oleh DetikFinance   
Friday, 12 September 2014

Jakarta -Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70 P/HUM/2013, petani atau pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 400 juta/bulan atau Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% pada barang hasil pertaniannya.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 31 - 45 dari 94

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru