Kurs Pajak
01 - 07 Oktober 2014
Rp
Negara
12.020,00
Amerika S.(USD)
10.572,38
Australia (AUD)
9.455,62
Brunei Darussalam (BND)
12,10
Burma (BUK)
10.814,23
Canada (CAD)
1.959,31
China (CNY)
2.058,58
Denmark (DKK)
15.323,08
EURO (EUR)
1.549,86
Hongkong (HKD)
196,54
India (INR)
19.598,52
Inggris (GBP)
110,1945
Jepang (JPY)
11,52
Korea (KRW)
41.772,04
Kuwait (KWD)
3.692,83
Malaysia (MYR)
1.874,31
Norwegia (NOK)
116,98
Pakistan (PKR)
268,88
Philipina (PHP)
3.204,57
Saudi A. (SAR)
9.533,14
Selandia B.(NZD)
9.456,22
Singapura (SGD)
92,24
Sri Lanka (LKR)
1.665,69
Swedia (SEK)
12.691,16
Swiss (CHF)
372,29
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ/2014

Thursday, 07 August 2014 | Herry Hairudin

Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
+Baca Selengkapnya

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2014

Thursday, 07 August 2014 | Herry Hairudin

Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah Susun Dan Apartemen Strata Title
+Baca Selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2014

Thursday, 07 August 2014 | Herry Hairudin

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
+Baca Selengkapnya

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Kepala BPN Nomor : SE-12/MK.07/2014

Thursday, 07 August 2014 | Herry Hairudin

Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah Atau Pendaftaran Peralihan Hah Atas Tanah
+Baca Selengkapnya

Kepala BKPM: Ponsel Kena Pajak Barang Mewah, Tidak Picu Investasi
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 14 April 2014

Jakarta -Wacana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk ponsel tidak bisa memicu peningkatan investasi di sektor ini. Alasannya, PPnBM akan dikenakan untuk produk impor dan juga produk dalam negeri.

Baca selengkapnya...
 
Ditjen Pajak Incar Data Pelanggan PLN, Pelindo, dan BPJS Ketenagakerjaan
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 08 April 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siang ini melakukan penandatangan kerjasama dengan PT PLN (Persero), PT Pelindo IV, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka apa?

Baca selengkapnya...
 
Tekan Impor, Pemerintah Belum Mau Terapkan Pajak Barang Mewah Ponsel
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 07 April 2014

Jakarta -Masih terjadi perbedaan pandangan soal opsi pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk telepon seluler (ponsel) di internal pemerintah. Padahal opsi ini dilakukan untuk menekan impor dan meningkatkan penerimaan negara. Opsi PPnBM bakal menjadi opsi terakhir, karena ada risiko lonjakan produk impor ilegal di dalam negeri.

Baca selengkapnya...
 
RI Ingin Jadi Negara Maju? Pajak Rokok Harus Tinggi
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta -Asian Development Bank (ADB) menyarankan agar pemerintah menaikkan pajak rokok lebih tinggi lagi. Hasil pajak yang tinggi ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

Baca selengkapnya...
 
SPT PPh: Jam Kerja 29 Maret & 31 Maret Diperpanjang
Ditulis oleh Bisnis.com   
Friday, 28 March 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang jam kerja operasional untuk melayani masyarakat yang hendak menyetor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada 29 Maret dan 31 Maret 2014.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 31 - 45 dari 105

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru