Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2014

Saturday, 13 December 2014 | Herry Hairudin

Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
+Baca Selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014

Saturday, 13 December 2014 | Herry Hairudin

Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.011/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pegusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan...
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.03/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta...
+Baca Selengkapnya

Korupsi Pajak Guru Rp 5,7 M, Bendahara Disdik Kab Bandung Dituntut 11 Tahun
Ditulis oleh DetikNews   
Tuesday, 15 July 2014

Bandung - Bendahara Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Dindin Samsudin dituntut hukuman penjara selama 11 tahun oleh jaksa penuntut umum. Dindin dinilai terbukti bersalah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar.

Baca selengkapnya...
 
Ditjen Pajak pun bilang bocor-bocor
Ditulis oleh Kontan.co.id   
Thursday, 03 July 2014

JAKARTA. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Fuad Rahmany menyebut adanya kebocoran pajak di sektor pertambangan hingga triliunan rupiah. Hal tersebut disampaikannya usai berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/7).

Baca selengkapnya...
 
Menperin: PPnBM untuk HP Tidak Tepat
Ditulis oleh Investor.co.id   
Thursday, 03 July 2014

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, usulan pengenaan Pajak Pertambahan NIlai Barang Mewah (PPnBM) untuk produk handphone (HP), tablet, dan komputer genggam dengan harga di atas Rp 5 juta tidak tepat diberlakukan saat ini.

Baca selengkapnya...
 
Pajak Barang Mewah Ponsel Masih Wacana
Ditulis oleh jpnn.com   
Thursday, 05 June 2014

JAKARTA - Pemerintah belum satu suara terkait rencana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk telelpon seluler (ponsel). Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengenaan PPnBM untuk ponsel impor baru sebatas wacana.

 

Baca selengkapnya...
 
KPK periksa mantan ketua tim pemeriksaan pajak BCA
Ditulis oleh Kontan.co.id   
Wednesday, 28 May 2014

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Tim Pemeriksaan pajak atas wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk, Hudari Idris, Rabu (28/5).

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 31 - 45 dari 122

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru