Kurs Pajak
12 - 18 Juni 2013
Rp
Negara
9.863,00
Amerika S.(USD)
9.406,70
Australia (AUD)
7.894,24
Brunei Darussalam (BND)
10,48
Burma (BUK)
9.599,34
Canada (CAD)
1.608,58
China (CNY)
1.738,47
Denmark (DKK)
12.960,25
EURO (EUR)
1.270,66
Hongkong (HKD)
173,72
India (INR)
15.230,85
Inggris (GBP)
99,8032
Jepang (JPY)
8,82
Korea (KRW)
34.601,28
Kuwait (KWD)
3.189,52
Malaysia (MYR)
1.702,66
Norwegia (NOK)
100,13
Pakistan (PKR)
234,18
Philipina (PHP)
2.629,86
Saudi A. (SAR)
7.839,70
Selandia B.(NZD)
7.893,48
Singapura (SGD)
78,02
Sri Lanka (LKR)
1.501,95
Swedia (SEK)
10.477,13
Swiss (CHF)
322,67
Thailand (THB)
 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 28/KM.11/2013

Wednesday, 12 June 2013 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak ...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/KM.11/2013

Wednesday, 12 June 2013 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak ...
+Baca Selengkapnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ/2013

Tuesday, 04 June 2013 | Herry Hairudin

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/KM.11/2013

Wednesday, 29 May 2013 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan...
+Baca Selengkapnya

Kadin pertanyakan kewenangan kantor pajak
Ditulis oleh Kontan.co.id   
Thursday, 18 April 2013

JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kembali mempertanyakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Soalnya, kebijakan pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hal perpajakan dirasakan masih melekat pada kantor pajak. Kadin mengusulkan kantor pajak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yakni menerima pembayaran pajak.

Baca selengkapnya...
 
Siap-Siap, Belanja Online Bakal Kena Pajak
Ditulis oleh Okezone.com   
Wednesday, 17 April 2013

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji persoalan pengenaan pajak terhadap belanja online.

Baca selengkapnya...
 
DJP Jakarta Kantongi Pajak Rp19,21 T
Ditulis oleh Okezone.com   
Wednesday, 17 April 2013

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Jakarta Barat Sakli Anggoro mengatakan bahwa pada 2012 Kanwil DJP Jakarta Pajak membukukan pendapatan Rp19,219 triliun.

Baca selengkapnya...
 
Basuki Minta Alat Kesehatan Tak Dikenai Pajak Barang Mewah
Ditulis oleh Kompas.com   
Wednesday, 17 April 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pemerintah pusat menghapus pajak barang mewah, khususnya untuk alat kesehatan dan obat-obatan impor. Hal itu diupayakan agar dapat meringankan biaya kesehatan bagi warga Jakarta, khususnya untuk warga tidak mampu.

Baca selengkapnya...
 
Demo Tolak Kenaikan PBB, DPRD Lampung Tunggu Izin Kepolisian
Ditulis oleh Republika.co.id   
Wednesday, 17 April 2013

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Rencana ketua dan anggota DPRD Bandar Lampung untuk turun ke jalan bersama aktivis LSM terus bergulir. Mereka menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB).

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 46 - 60 dari 102

Survey Pajak

Tepatkah Dirjen Pajak diambil dari orang luar ?
 

Diskusi Pajak Terbaru

  • Re:wjib
    ms2dmtyiuhc 12-05-13 16:35
  • Re:wjib
    3sgjcsxbtyfz 12-05-13 16:31
  • Re:wjib
    3sgjcsxbtyfz 12-05-13 16:14
  • Re:wjib
    ms2dmtyiuhc 12-05-13 16:10
  • Re:wjib
    dh3mdxxbtsim 12-05-13 15:48
  • Re:wjib
    SopHalastasty 12-05-13 15:30