Kurs Pajak
29 Oktober 2014 - 04 November 2014
Rp
Negara
12.038,00
Amerika S.(USD)
10.576,54
Australia (AUD)
9.448,36
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,02
Canada (CAD)
1.967,32
China (CNY)
2.049,74
Denmark (DKK)
15.261,50
EURO (EUR)
1.551,78
Hongkong (HKD)
196,37
India (INR)
19.353,49
Inggris (GBP)
111,7762
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.619,86
Kuwait (KWD)
3.682,29
Malaysia (MYR)
1.827,94
Norwegia (NOK)
116,96
Pakistan (PKR)
268,78
Philipina (PHP)
3.208,01
Saudi A. (SAR)
9.497,03
Selandia B.(NZD)
9.446,43
Singapura (SGD)
92,08
Sri Lanka (LKR)
1.660,50
Swedia (SEK)
12.649,64
Swiss (CHF)
372,01
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
DPR: Pajak Usaha Mikro Tidak Tepat
Ditulis oleh surya.co.id   
Friday, 18 November 2011

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel menilai rencana pengenaan pajak untuk usaha mikro dan kecil tidak tepat karena hal tersebut akan menjadi disinsentif bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

“Pemerintah harus berhati-hati dengan rencana itu karena usaha mikro dan kecil juga telah dikenakan retribusi dan pungutan dari Pemda sehingga jangan sampai pajak ini semakin memberatkan mereka,” kata dia di Jakarta Jumat (18/11/2011).

Disisi lain UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengamanatkan agar pemerintah dan pemda menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, belum berjalan optimal.

Rencananya pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan dikenakan sebesar 0,5 persen dari omzet untuk pelaku usaha dengan nilai penjualan hingga maksimal Rp 300 juta serta 2 persen untuk penjualan antara Rp 300 juta hingga R 4,8 miliar.

Keputusan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) sampai saat ini masih diperdebatkan dan belum final karena pemerintah mengakui rencana pengenaan pajak ini banyak ditentang oleh pelaku


Titis Jati Permata


Sumber : SURYA Online
Tanggal: 18 Nopember 2011

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru