Kurs Pajak
01 - 07 Oktober 2014
Rp
Negara
12.020,00
Amerika S.(USD)
10.572,38
Australia (AUD)
9.455,62
Brunei Darussalam (BND)
12,10
Burma (BUK)
10.814,23
Canada (CAD)
1.959,31
China (CNY)
2.058,58
Denmark (DKK)
15.323,08
EURO (EUR)
1.549,86
Hongkong (HKD)
196,54
India (INR)
19.598,52
Inggris (GBP)
110,1945
Jepang (JPY)
11,52
Korea (KRW)
41.772,04
Kuwait (KWD)
3.692,83
Malaysia (MYR)
1.874,31
Norwegia (NOK)
116,98
Pakistan (PKR)
268,88
Philipina (PHP)
3.204,57
Saudi A. (SAR)
9.533,14
Selandia B.(NZD)
9.456,22
Singapura (SGD)
92,24
Sri Lanka (LKR)
1.665,69
Swedia (SEK)
12.691,16
Swiss (CHF)
372,29
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Depok Incar Pajak dari Rumah Kost
Ditulis oleh okezone.com   
Wednesday, 16 November 2011

DEPOK - Banyaknya perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Depok, Jawa Barat, membuat rumah kost atau kontrakan semakin menjamur. Di setiap jalan sempit di sekitar area kampus ataupun jauh dari kampus sudah banyak tersebar usaha tempat kost.

Namun tak semua rumah kost membayar pajak. Padahal Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok menyebutkan sepuluh persen pendapatan dari rumah kost harus masuk ke dalam kas daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pengelolaan Penerimaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Depok Dodi Setiadi mengatakan rumah kost yang sudah menjadi wajib pajak baru 118 pemilik. Mereka yang menjadi wajib pajak, kata Dodi, tentu pemilik yang sudah mengantongi izin.

"Jadi yang harus membayar pajak yakni rumah kost diatas sepuluh kamar, dan kami akan sasar rumah kost untuk meningkatkan PAD,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (15/11/2011).

Dodi menegaskan program tersebut akan dimulai 2012. Hingga akhir Oktober, pajak dari rumah kost baru mencapai Rp600 juta.

"Karena itu, bisa mencapai Rp1 miliar lebih kalau rumah kost menjadi wajib pajak, targetnya lebih dari 100 di 2012 harus menjadi wajib pajak,” paparnya. (ade)


Marieska Harya Virdhani


Sumber : Okezone
Tanggal: 16 Nopember 2011 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru