Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Perda Reklame Akan Direvisi
Ditulis oleh Harian Kompas   
Wednesday, 13 April 2011

Jakarta, Peraturan daerah tentang pajak reklame akan direvisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Revisi itu sangat mendesak karena penghasilan pajak dari reklame masih kecil dan banyak reklame ilegal. Dari seluruh penghasilan pajak, reklame hanya menyumbang 2,3 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan, yang akan direvisi terutama soal nilai strategis reklame. Sudah banyak kawasan yang berubah sehingga nilainya pun bertambah.

”Misalnya, kawasan yang dilalui bus transjakarta tentu nilai strategisnya naik,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa (12/4).

Hal lain yang akan direvisi adalah mempertegas aturan mengenai batas waktu dan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2010 lalu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menertibkan dengan membongkar reklame yang melanggar aturan. Jumlah reklame yang dibongkar tersebut sebanyak 3.780 reklame yang terdiri dari 297 reklame di Jakarta Pusat, 631 reklame di wilayah Jakarta Selatan, dan 364 reklame di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Barat terdapat 1.607 reklame yang dibongkar dan di Jakarta Utara 881 reklame.

Pelanggaran pemasangan reklame hingga saat ini terus terjadi, terutama pemasangan reklame di sarana umum dan pohon. Hal ini terpantau dari hasil penertiban yang dilakukan di jalan-jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Senin (11/4) dan Selasa.

Sanksi ringan

Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Choiruddin, Selasa, menuturkan, dalam penertiban itu pihaknya melepas sekitar 200 spanduk serta lebih dari 50 reklame yang menggunakan tiang. Menurut dia, sebagian besar reklame tersebut dipasang di pohon, jembatan penyeberangan, dan tiang listrik sehingga merusak estetika kota.

”Pelaku biasanya itu-itu juga. Tetapi, kami sulit memberi efek jera karena (pelaku) hanya dikenai pidana ringan dengan denda Rp 100.000,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengurusi itu, sumber daya dan energi terkuras untuk memenuhi unsur barang bukti, saksi, dan pelaku.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan bahwa penertiban reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. ”Pada prinsipnya setiap orang yang menyelenggarakan reklame harus mendapat izin dari gubernur,” kata Iwan.

Iwan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil didapat dari pajak reklame pada tahun 2010 hanya sekitar Rp 250 miliar. Jumlah ini hanya mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pajak reklame hanya menyumbang 2,3 persen dari pajak yang masuk.(GAL/ARN)

Sumber : Harian Kompas  
Tanggal: 13 April 2011

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru