Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Progresif Segera Diberlakukan
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Thursday, 02 December 2010

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan tarif pajak progresif kendaraan pribadi bagi subjek pajak yang memiliki kendaraan roda empat lebih dari satu mulai 1 Januari 2011.

Besaran pajak progresif berkisar 1,5–4%.Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Arif Susilo menerangkan, draf tarif pajak progresif ini sudah disetujui DPRD.”Saat ini sedang dalam proses penomoran untuk dijadikan Peraturan Daerah. Pemberlakuan tarif pajak progresif kami lakukan sebagai bentuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Sebab, subjek pajak akan berpikir ulang sebelum membeli kendaraan lebih dari satu,”paparnya kemarin.

Pajak progresif ini berlaku bagi semua jenis kendaraan tambahan, baik yang dimiliki berdasarkan nama individu dan atau alamat. Ini termasuk mobil yang harganya murah atau yang tahun pembuatannya sudah sangat tua.Penerapan besaran tarif pajak progresif kendaraan pribadi mulai dari 1% untuk kepemilikan kendaraan pertama,2% untuk kendaraan kedua, 2,5% kendaraan ketiga,dan kendaraan keempat hingga seterusnya sebesar 4%.

Besaran pajak tarif pajak progresif ini relatif lebih rendah dibandingkan ketentuan yang tertuang dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang, besaran tarif pajak progresif sebesar 10%. ”Namun, setiap kota dan daerah seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan besarannya masing-masing berdasarkan potensi daerahnya masingmasing,” ungkapnya.

Hingga saat ini,data kepemilikan kendaraan yang terkumpul Pemprov DKI Jakarta Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak mencapai 5 juta unit. Potensi pajak yang menjadi target adalah 10–20% dari jumlah total pemilik kendaraan. Sementara itu, berdasarkan data Polda Metro Jaya,pertumbuhan volume kendaraan di Jakarta terus meningkat. Pada 2007, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta 14,61% untuk sepeda motor dan 6,73 % untuk mobil.

Komisi Kepolisian Indonesia juga mencatat jumlah penduduk DKI Jakarta pada Maret 2009 sebesar 8,5 juta jiwa dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar hingga Juni 2009 mencapai 9,99 juta kendaraan.Artinya,1 keluarga memiliki 3 kendaraan bermotor. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pernah menyampaikan bahwa salah satu solusi membatasi jumlah kendaraan adalah dengan meningkatkan fiskal kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut tidak bisa hanya berlaku di Jakarta, tapi juga daerah penyangga seperti Bogor,Tangerang, Depok, dan Bekasi.

”Penentuan instrumen itu harus menyeluruh.Jangan hanya di Jakarta, tapi daerah mitra seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok diberlakukan agar efektif,”tuturnya. Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Jachrizal Sumrabrata mengatakan,pemberlakuan pajak progresif ini tidak akan berpengaruh besar terhadap masalah kemacetan di Ibu Kota. ”Pemberlakuan pajak ini tidak berpengaruh besar terhadap kemacetan. Besarannya tidak signifikan,” paparnya.

Menurut Jachrizal, tidak ada hubungan antara jumlah kepemilikan mobil yang dimiliki setiap individu dengan mobilitasnya. Sebab, setiap individu yang memiliki dua atau tiga kendaraan roda empat, tidak akan memakai sekaligus.”Pajak ini hanya cara pemprov menambah penghasilan dari pajak. Jadi, dikait-kaitkan saja pajak ini dengan lalu lintas. Jika mau penetapan pungutan yang signifikan tentu saja ERP (electronic road pricing),” ungkapnya.

ERP atau retribusi pengendalian kendaraan ini bertujuan untuk tercapainya efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, penataan sistem tata guna lahan, meningkatkan ekonomi,dan menjamin persamaan hak pengguna jalan. Pemberlakuan pajak progresif kendaraan diyakini akan menimbulkan kendala baru.

Kendala itu salah satunya adalah masyarakat menyiasati dengan nama berbeda untuk kepemilikan mobil. Permasalahan lain, perorangan yang mampu membeli kendaraan lebih dari dua unit itu tidak banyak. Pemberlakuan pajak progresif juga harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan sarana angkutan umum massal secara terencana dan terukur.


Tedy Achmad

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 02 Desember 2010

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru