Kurs Pajak
27 Agustus 2014 - 02 September 2014
Rp
Negara
11.694,00
Amerika S.(USD)
10.879,77
Australia (AUD)
9.356,37
Brunei Darussalam (BND)
12,03
Burma (BUK)
10.678,32
Canada (CAD)
1.902,06
China (CNY)
2.079,86
Denmark (DKK)
15.506,38
EURO (EUR)
1.508,74
Hongkong (HKD)
192,92
India (INR)
19.393,04
Inggris (GBP)
112,7335
Jepang (JPY)
11,46
Korea (KRW)
41.181,56
Kuwait (KWD)
3.694,81
Malaysia (MYR)
1.895,06
Norwegia (NOK)
115,74
Pakistan (PKR)
267,02
Philipina (PHP)
3.117,91
Saudi A. (SAR)
9.813,57
Selandia B.(NZD)
9.357,27
Singapura (SGD)
89,80
Sri Lanka (LKR)
1.693,31
Swedia (SEK)
12.810,47
Swiss (CHF)
365,76
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Transparansi laporan keuangan untuk pajak
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Monday, 22 November 2010

Dengan UU PPh Nomor 36/2008, pemerintah memotong Pajak Penghasilan Badan sebesar 5% dari tarif normal bagi wajib pajak badan yang melepas 40% saham ke publik dan terdaftar sebagai perusahaan terbuka.

Diharapkan dengan menjadi perusahaan terbuka, pengawasan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah karena ada transparansi pelaporan keuangan.

Namun, efektivitas insentif ini perlu ditinjau kembali. Bursa Efek Indonesia (BEI) memprediksi bahwa pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2010 hanya 17 perusahaan. Pada 2009, tercatat sebanyak 13 perusahaan saja yang melakukan IPO. Total selama 2 tahun sejak berlakunya UU PPh (Pajak Penghasilan) pada 1 Januari 2009, hanya 24 perusahaan yang telah go public. Jika ditelisik lebih jauh, tidak semua perusahaan terbuka langsung melepas 40% saham ke publik.

Artinya, bahwa pertimbangan tarif PPh badan yang lebih rendah bukan menjadi tujuan utama bagi perusahaan yang akan go public. Pertimbangan menjadi perusahaan terbuka lebih kepada alasan bahwa bank akan lebih mudah memberikan kredit, dan perusahaan juga mudah menjual surat utang atau obligasi.

Dengan demikian insentif pemotongan tarif PPh Badan sebesar 5% belum efektif untuk menjaring perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi perusahaan terbuka. Justru yang terjadi, sebuah bank BUMN yang telah terdaftar sebagai perusahaan terbuka ingin menjual saham pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham publik menjadi 40% agar memenuhi syarat mendapatkan potongan tarif PPh Badan sebesar 5%.

Hal ini tentunya menyimpang dari tujuan pemberian insentif tarif PPh badan yaitu menggairahkan pasar modal, sehingga menarik perusahaan tertutup agar menjadi perusahaan terbuka.

Belum lagi jika ditelisik lebih jauh `profil pemegang saham publik' yang 40% bisa jadi masih ada hubungan dengan direksi dan komisaris perusahaan. Jika dugaan ini benar, negara dirugikan karena pelepasan 40% saham hanya akal-akalan emiten.

Kasus pada triwulan I/2010, tercatat empat kasus pelaporan keuangan emiten BEI. Tiga perusahaan pertama melakukan `kesalahan' pencatatan penempatan deposito miliaran rupiah pada sebuah bank kecil (Tbk).

Pada bank yang sama, sebuah perusahaan migas juga melaporkan penempatan deposito triliunan rupiah yang kemudian diralat menjadi gadai saham. Kasus kesalahan pelaporan keuangan pada satu sisi akan meruntuhkan kepercayaan para investor terhadap laporan keuangan para emiten.

Sementara itu pada sisi lain, kasus ini menunjukkan bahwa laporan keuangan emiten yang dilaporkan ke BEI masih perlu dipertanyakan kebenarannya. Kasus terbaru, sebuah emiten penunjang komunikasi memasukkan sejumlah piutang fiktif untuk menggelembungkan asetnya.

Jika investor saja dibohongi, perlu dipertanyakan kebenaran dan kejujuran perusahaan dalam mengisi SPT pajak penghasilan badan.

Terlepas dari kasus tersebut, perlu disadari bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke BEI tidak sertamerta diterima untuk penghitungan pajak. Per bedaan utama adalah perhitungan lamanya penyusutan aset dan perbedaan akun pencatatan pendapatan.

Untuk perhitungan pajak, perusahaan membuat hitungan tersendiri dengan masa waktu depresiasi yang lebih cepat un tuk mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan pencatatan penghasilan meksi ada transaksi tetapi jika belum ada kas masuk ke perusahaan, biasanya perusahaan belum mencatat transaksi tersebut pada akun pendapatan. Pada laporan keuangan emiten umumnya telah ter saji data dan jumlah nom inal dari pihak-pihak istimewa yang melaku kan transaksi dengan emiten. Terkait dengan banyaknya pihak yang bertransaksi, emiten biasa nya hanya menampilkan data piutang usaha mau pun utang usaha yang nominalnya signifikan.

Sementara itu, data piu tang dan utang usaha dengan nominal kecil tidak ditampilkan pada laporan keuangan. Bagi emiten dengan omzet triliunan rupiah, biasanya tidak menampilkan perincian data utang-piutang besaran ratusan juta atau miliar pada laporan keuangan. Walaupun nominal kecil, hal ini mengurangi tujuan transparansi transaksi keuangan.

Beberapa kajian perlu dilakukan terkait dengan transparansi pelaporan keuangan oleh perusahaan. Pertama, kemungkinan penghapusan insentif PPh badan 5% bagi emiten yang terdaftar di BEI dengan 40% saham ke publik.

Toh, selama 2 tahun berjalan, aturan ini tidak memicu perusahaan tertutup untuk menjadi ter buka (Tbk). Fasilitas pemotongan 5% PPh Badan hanya mengurangi penerimaan PPh dari perusahaan terbuka yang telah eksis.

Kedua, jika insentif pemotongan 5% PPh Badan tetap diberikan, perlu penurunan batas kepemilikan saham oleh publik menjadi 15%-20%. Bagi Ditjen Pajak akan diuntungkan karena bisa memperoleh data transaksi keuangan emiten-emiten baru.

Dengan aturan ini, bagi emiten baru yang akan melepas 20% saham ke publik tidak akan khawatir harga saham perdana akan merosot. Syarat utama, perlu penyisiran lebih detail tentang profil pemegang saham publik, sehingga dipastikan pemegang saham publik tidak ada hubungan dengan direksi dan komisaris perusahaan.
Besaran piutang Ketiga, mewajibkan perusahaan terbuka menyajikan penjelasan detail besaran piutang, utang dan transaksi istimewa, minimal 80% dari jumlah keseluruhan. Artinya, jika perusahaan memiliki utang usaha Rp10 miliar, perusahaan harus menyajikan minimal atas utang Rp8 miliar tersebut berupa utang kepada pihak mana saja.

Hal ini penting untuk melihat pemenuhan kewajiban perpajakan dari pihak-pihak yang bertransaksi dengan emiten tersebut.

Keempat, laporan posisi keuangan per triwulan, hendaknya tidak hanya saldo per akhir triwulan tapi disertai jumlah akumulasi transaksi setiap akhir triwulan.

Kelima, bagi perusahaan yang tidak terdaftar di bursa, perlu penegakan aturan untuk membuat laporan keuangan sesuai Pasal 68 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada pasal tersebut diatur kewajiban direksi untuk menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit dalam hal perusahaan adalah menghimpun-mengelola dana masyarakat, perusahaan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, dan perusahaan mempunyai aset minimal Rp50 miliar.

Jika aturan ini bisa ditegakkan, niscaya transparansi pengenaan pajak akan lebih mudah dilakukan.



OLEH ANANDITA BUDI SURYANA

Kasi Kanwil DJP Jawa Timur I

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 22 November 2010
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru